NUSAKATA.COM – Kesehatan mental di Indonesia tengah menghadapi krisis serius, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan perawatan yang memadai. Salah satu penyebabnya karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang belum mampu menjangkau penyediaan layanan kesehatan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Avifi Arka, Ph.D, Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI), dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional PKHI periode 2025-2030 di Hotel Manhattan Jakarta pada Kamis (1/5/2025). Acara ini mengusung tema “Konsistensi dan Kompetensi Menjadikan Hipnosis Profesi Mulia”.
Avifi menjelaskan akibat keterbatasan ini, banyak individu di masyarakat dengan gangguan mental tidak mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Data dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,7 persen penyandang depresi yang tertangani.
Bahkan menurutnya, di kalangan remaja lebih memprihatinkan, faktanya sangat miris dan mengkhawatirkan. Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja, Indonesia – National Adolescent Mental Health (I-NAMHS) 2022 menemukan bahwa sekitar 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental, namun hanya 2,6% yang mengakses layanan bantuan atau konseling.
Di sisi lain, perkembangan keilmuan hipnosis di Indonesia kini berkembang pesat. Menurut Avifi, minat masyarakat yang tinggi untuk mempelajari dan memanfaatkannya mampu menghadirkan harapan baru untuk penanganan kesehatan mental.
Dalam menghadapi keterbatasan ini, hipnoterapis tampil berkarya sebagai alternatif yang potensial. Hipnoterapi adalah metode terapi olah pikir menggunakan teknik hipnosis yang terbukti secara ilmiah mampu membantu seseorang mengatasi berbagai masalah psikologis, termasuk stres, kecemasan, trauma, dan permasalahan lain yang berhubungan dengan pikiran, perasaaan, dan prilaku.
“Para pembelajar hipnosis dari lembaga pelatihan dan lembaga kursus resmi dan terakreditasi bergabung di organisasi profesi PKHI. Kini jumlah anggotanya hampir mencapai 15 ribu orang, dengan kepengurusan yang eksis di 38 Provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Avifi.
Ia menambahkan alumni-alumni pelatihan hipnosis telah diuji kompetensi oleh negara. Sertifikasinya dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP RI, ataupun Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selanjutnya mereka dapat mengajukan ijin praktik layanan hipnoterapi.
“Mereka yang berasal dari lintas profesi mulai pamong desa, guru ngaji, hingga TNI Polri yang telah dinyatakan kompeten oleh negara dapat ikut membantu pemerintah menangani krisis kesehatan mental di Indonesia, di tengah terbatasnya SDM kesehatan yang ada”, sambung Avifi.
Krisis kesehatan mental di Indonesia memerlukan pendekatan yang inovatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan peningkatan dukungan pemerintah yang mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kesehatan mental masyarakat.
“Kehadiran hipnoterapis kompeten sebagai bagian dari peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas dan terjangkau,” pungkas Avifi. (Dewa).
