NUSAKATA.COM – Pernyataan Gubernur Banten yang menyinggung kondisi jalan rusak di Kabupaten Pandeglang memantik perhatian publik. Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak terus bergantung pada anggaran Pemerintah Provinsi dalam menangani persoalan infrastruktur jalan.
Gubernur menyebut, kewenangan utama pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten berada di tangan pemerintah daerah. Anggaran provinsi hanya bersifat membantu, bukan mengambil alih tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Anak Muda Pandeglang (AMPAN), Badru Zaman, menilai pernyataan Gubernur merupakan peringatan keras yang harus segera dijawab dengan langkah nyata. Senin, (25/05).
“Pernyataan Gubernur itu jujur dan pahit. Jalan rusak di Pandeglang bukan lagi rahasia umum. Kalau Pemkab terus menunggu bantuan provinsi, maka yang menjadi korban adalah masyarakat yang setiap hari melintasi jalan berlubang,” ujar Badru.
Menurutnya, persoalan ini seharusnya lebih tepat disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Banten yang dinilai lebih memahami kondisi Pandeglang. Selain merupakan putra asli Pandeglang, Wakil Gubernur juga pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Bahkan, istrinya juga pernah memimpin Kabupaten Pandeglang selama dua periode, sementara Bupati Pandeglang saat ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Gubernur.
“Artinya, mereka tentu sangat memahami kondisi infrastruktur di Pandeglang, terutama persoalan jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Badru menegaskan, bagi masyarakat Pandeglang, sindiran tersebut bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan menyangkut harga diri daerah dan beban moral yang dirasakan masyarakat.
“Yang disindir memang pemerintah, tetapi yang menanggung rasa malu adalah rakyat. Anak sekolah, pedagang, hingga ibu hamil setiap hari melewati jalan rusak. Mereka yang menerima dampaknya, padahal mereka bukan pemegang anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi jalan rusak yang disebut sudah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan serius. Menurutnya, proyek perbaikan jalan sering kali baru muncul ketika momentum politik mendekat.
“Ini bukan lagi soal teknis. Ini soal tanggung jawab dan rasa malu,” lanjut Badru.
AMPAN menilai persoalan infrastruktur jalan di Pandeglang bukan isu baru. Keluhan masyarakat sudah berulang kali disampaikan melalui media sosial, forum diskusi, kajian publik, hingga aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Namun hingga saat ini, jalan rusak dan berlubang masih menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah.
Bahkan, menurut AMPAN, kerusakan jalan tidak hanya terjadi di wilayah pelosok, tetapi juga ditemukan di pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Gerakan AMPAN mencatat banyak ruas jalan kabupaten, terutama di wilayah Pandeglang Selatan, dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap distribusi logistik, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam pernyataannya, AMPAN juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk lebih transparan terkait anggaran infrastruktur jalan tahun 2024–2026.
“Kami meminta Pemkab membuka data anggaran jalan secara transparan. Berapa anggaran yang dialokasikan, berapa yang terserap, dan apa kendalanya. Jangan sampai anggaran habis untuk proyek yang tidak prioritas,” ujar Badru.
AMPAN meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan pada jalur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, mereka juga mendorong adanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.
“Kalau tidak mau dikritik, jangan menggunakan uang negara. Karena itu uang rakyat. Pemerintah daerah harus berani membuka kanal pengaduan publik yang benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Di akhir pernyataannya, AMPAN menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menjawab sindiran tersebut dengan kerja nyata, bukan hanya klarifikasi.
“Kami tidak menolak bantuan provinsi. Tetapi jangan menjadikan bantuan itu sebagai alasan untuk lepas tanggung jawab. Bupati dan DPRD dipilih oleh rakyat Pandeglang, maka kewajibannya juga kepada rakyat Pandeglang. Ini bukan lagi soal teknis, tetapi soal tanggung jawab dan rasa malu,” pungkas Badru Zaman.
—
