NUSAKATA.COM – Mahasiswa STKIP Syekh Manshur Pandeglang, Dandi Ramadhan, menyampaikan evaluasi kritis terhadap 100 hari pertama masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Ia menyoroti empat sektor utama yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan, yakni pendidikan, infrastruktur jalan, penyediaan lapangan kerja, dan mekanisme kontrol masyarakat. Sabtu, (07/06/25).
Menurut Dandi, amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum sepenuhnya terealisasi.
“Banyak sekolah di daerah terpencil di Pandeglang masih kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, dan inovasi pembelajaran. Ini menghambat pemerataan mutu pendidikan,” tegas Dandi.
Dandi juga mengkritisi buruknya kondisi jalan yang memperlambat aktivitas warga dan pelaku usaha lokal.
“UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kewenangan daerah. Namun, banyak jalan rusak belum diperbaiki secara optimal,” katanya.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Dandi menyayangkan belum adanya terobosan program strategis untuk membuka ruang kerja bagi masyarakat.
“UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Tapi hingga kini belum ada kebijakan konkret,” ujarnya.
Dandi juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program pemerintah, sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Partisipasi dan transparansi publik masih minim. Ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Dandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar lebih transparan, pro-rakyat, dan sesuai visi pembangunan berkelanjutan.
“100 hari adalah fase awal, namun menjadi fondasi penting. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar program pembangunan benar-benar berdampak nyata,” pungkasnya.
