NUSAKATA.COM – Saat dihubungi awak media, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KPP4S), Zakaria Surbini, memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan ancaman sweeping yang beredar terkait rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano.
Zakaria menegaskan bahwa aksi blokade yang direncanakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat Pulau Sumbawa yang sah, damai, dan dilindungi oleh konstitusi.
Ia menekankan bahwa aksi tersebut tidak ditujukan kepada individu, suku, atau etnis tertentu, melainkan sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah untuk mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Kami tidak pernah merencanakan sweeping terhadap siapapun. Aksi ini murni untuk memperjuangkan keadilan pembangunan, bukan untuk memicu perpecahan antar warga.” tegas Zakaria.
Lebih lanjut, Zakaria menyatakan keprihatinannya atas munculnya pernyataan ancaman sweeping yang dinilai justru berpotensi mengadu domba dan merusak persatuan masyarakat di NTB.
“Jika ada yang melakukan sweeping, itu justru bertentangan dengan hukum, dan merupakan tindakan provokatif yang membahayakan keutuhan NKRI. Kami mengimbau semua pihak untuk tidak terpancing dan menjaga situasi tetap damai.” ujarnya.
Zakaria juga mengingatkan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok selama ini hidup berdampingan secara harmonis. Ancaman-ancaman berbasis identitas, menurutnya, hanya akan memperkeruh suasana dan harus dihindari.
“Kita harus sadar, sweeping berarti membuka peluang konflik horizontal yang luas. Ini bukan hanya ancaman bagi NTB, tapi bisa berdampak lebih besar secara Nasional. Mari kita dewasa dalam berpolitik dan beraspirasi.” tambahnya.
Menutup keterangannya, Zakaria Surbini mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap menjaga persaudaraan, mengutamakan jalur-jalur damai, dan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dengan cara-cara konstitusional dan bermartabat.
