MADINA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Irma Hutabarat bertemu puluhan Guru honorer yang mengikuti seleksi P3K 2023 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Minggu, (24 Desember 2023).
Ratusan Guru honorer yang mengikuti seleksi P3K 2023 kabupaten Mandailing Natal tersebut mengadu kepada Irma tentang adanya dugaan kecurangan proses calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemkab Madina.
Melihat hal tersebut, Irma pun meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi.
Bertemu dengan Irma Hutabarat, ratusan guru honorer ini pun menangis, kecewa dan sakit hati karena dicurangi. Mereka merasa mendapat perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pegawai pemerintah selama bertahun-tahun.
Apalagi banyak diantaranya yang sudah menjadi guru honorer lebih dari 10 tahun. Guru honorer yang sudah bekerja belasan tahun dengan prestasi dan nilai terbaik justru disingkirkan dengan curang oleh penyelenggara.
“Kita ingin tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sekadar retorika belaka. Dan dugaan kecurangan yang terjadi di Pemkab Madina ini merupakan praktek-praktek korupsi yang harus diberangus. Untuk itu kita mendesak aparatur penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya indikasi kecurangan tersebut,” kata Irma Hutabarat, Sabtu (30/12/2023).
Caleg DPR RI Dapil Sumut 2 ini pun meminta kepada Pemkab Madina untuk memberikan penjelasan secara detail bagaimana proses seleksi itu dilakukan.
Terlebih karena mengakibatkan banyaknya protes dari peserta. Irma merasa ada yang salah dari proses seleksi ini.
“Apakah pemberian tambahan nilai melalui Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilakukan Pemda sudah sesuai Kepmendikbud No: 298 tahun 2023 tentang Pedoman SKTT PPPK Guru Tahun 2023???” ujarnya.
Perempuan yang akrab dipanggil Inang ini mengungkapkan bahwa sesuai regulasi, Pemda diberi peluang memberi nilai tambahan dalam proses seleksi PPPK fungsional guru melalui mekanisme SKTT.
Hal tersebut sesuai Kepmendikbud No: 298 tahun 2023. Dalam Kepmendikbud ini dijelaskan: “Bahwa dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, instansi daerah dapat melaksanakan SKTT, selain Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) melalui Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).”
Diuraikan bahwa, dalam proses penilaian melalui SKTT itu, yang dilakukan adalah mengamati perilaku profesionalisme guru.
Pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru terdiri atas : kematangan moral dan spiritual; kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan; tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan; dan kerja sama dan kolaborasi.
“Sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai ada intervensi dari pihak luar dalam proses seleksi calon PPPK ini. Ini harus di viralkan! Karena para koruptor takut ketika sudah Transparansi. Jika ada kecurangan, lawan,” ucap penasehat dan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran ini.
Diketahui bahwa Irma Hutabarat telah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilihan Umum 2024.
Irma menjadi calon legislatif dengan daerah pemilihan kampung halamannya yakni Sumatera Utara 2. Dapil Sumut 2 meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Toba Samosir, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Selanjutnya, Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, dan Sibolga.
Irma dikenal sebagai jurnalis, presenter, dan aktivis yang turut mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Coruption Watch (ICW).
Saat ini Irma merupakan ketua dari Komunitas Civil Society Indonesia dan turut mendirikan Citarum Care yang peduli dengan membersihkan Sungai Citarum yang dulunya sangat tercemar.
Perempuan berambut perak ini kembali viral ke publik setelah turut serta memperjuangkan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J beberapa waktu lalu.
Laporkan Dugaan Kecurangan Sebelumnya, dugaan kecurangan ini juga dipersoalkan oleh Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayanan Publik -sebuah NGO konsultan dan pengawas pelayanan publik.
“Kenapa ada peserta yang mengeluh, bahwa setelah melalui penilaian SKTT yang dilakukan Pemda, nilai yang diperolehnya saat ujian CAT justru berkurang? Seharusnya kan nilainya bertambah. Karena nilai CAT ditambah dengan nilai SKTT. Tapi kenapa justru nilainya berkurang?” ungkap Abyadi.
Di sisi lain, bahkan ada sejumlah peserta yang nilai hasil ujian CAT dibilang tak terlalu tinggi, namun dinyatakan lulus seleksi PPPK.
“Saya kira, Pemkab Madina terutama Dinas Pendidikan harus bisa menjelaskan masalah ini berdasarkan Kepmendikbud No 298/2023,” harap Abyadi.
Ia juga mengaku memaklumi asumsi yang berkembang bahwa kewenangan Pemda memberi nilai tambahan melalui mekanisme SKTT ini, diduga menjadi peluang bagi Pemda (Disdik) untuk curang dalam proses seleksi PPPK.
“Saya khawatir, seleksi PPPK ini terjadi seperti di beberapa kabupaten/kota lain. Di mana para calon dipungli hingga puluhan juta per orang untuk lulus jadi PPPK,” tutur Abyadi. (Septian Hernanto)
