Oleh : Herawati
Direktur Lembaga Penggerak Perempuan
Politik dinasti atau dinasti politik bukan hal yang baru pada system politik demokrasi baik di indonesia maupun diluar negeri, diindonesia sendiri regulasi pemilu dulu pernah ada pembatasan masa jeda tentang seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pejabat kepala daerah sebelumnya walau kemudian dibatalkan di mahkamah konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.
Bakal calon kepala daerah yang juga anak atau kerabat penguasa, merupakan fenomena yang sering kita jumpai di Negara ini dari sejak lama, dijalan-jalan raya kita akan banyak menjumpai baligo-baligo calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa, mulai dari Istri,anak, adik, kakak, menantu, mertua, sepupu atau relasi lain yang masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat dengan penguasa terdahulu.
Memang tak melanggar konstitusi hanya saja tradisi ini dianggap tak sehat untuk demokrasi bahkan punya irisan yang kuat dengan korupsi, dan menghambat pembangunan, Contohnya Banten di era Ratu Atut politik dinasti di tahun 2000-an berapa banyak uang yang dikorupsi adik kandung gubernur banten itu yang sudah dinyatakan dalam putusan pengadilan dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, peluang dan kesempatan korupsi dilegitimasi kekuasaan eksekutif kala itu sebab aturan otonomi daerah juga akhirnya hanya menimbulkan raja-raja kecil didaerah, dinasti politik memang tidak otomatis berujung sekorup dinasti Ratu Atut, namun pubik harus tetap waspada.
Politik dinasti kerap mengabaikan meritokrasi, yakni system yang memungkinkan seseorang maju kerena kemampuan dan kinerja, juga prestasinya, bukan hanya berpatokan pada kekayaan dan kelas sosialnya apalagi trah dan silsilah keluarganya.
Paktor yang sangat mempengaruhi menjamurnya praktik dinasti politik diantaranya adalah system kepemiluan di Indonesia sendiri sintem kepemiluan kita cenderung minim hambatan dan focus pada personal, institusi partai yang lemah dan cenderung simbiosis partai dinasti, kandidat yang di manipulasi serta pemilih yang cenderung agnostic dan loyalis membabi buta.
Plus minus politik dinasti atau dinasti politik hari ini masih jadi perdebatan dikalangan masyarakat terutama kaum milenial sebab sisi lain dari politik dinasti ini justru menghadirkan situasi yang baik bagi generasi muda, karena menunjukan bahwa generasi milenial tidak apatis juga bagi kaum elit tentunya politik dinasti sangat menguntungkan sebab dapat mendulang suara dengan mudah salah satunya partai politik diuntungan perihal pendanaan politik terutama di daerah, tapi dari sisi lain ini dinilai menodai nilai-nilai demokrasi terutama bagi internal party democracy, karena proses kaderisasi akan terganggu, misal ada calon yang sangat potensial memiliki ide gagasan program inovatif tapi tersingkir hanya karena tidak ada legitimasi penguasa dan backingan dari nama besar, calon tersebut dipastikan tidak akan bisa muncul dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau yang lainya.
Seperti halnya pilkada 2024 di Banten, para bakal calon Gubernur dan Bupati adalah nama-nama tokoh yang mungkin kita sebagai warga Banten sudah banyak mengenalnya bahkan sudah tahu memiliki irisan keluarga politisi.
Sebenarnya, politik dinasti di Banten terbilang sudah lumrah banyak dilakukan oleh sekelompok orang, kondisi ini sebenarnya bukan hanya di Banten, namun banyak terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti Bapaknya mencalokan Gubernur, anak-anaknya Bupati atau wali kota, tidak sampai disana istri dan kerabatnya juga kerap dilibatkan dalam urusan politik.Di Baten sendiri bahkan beberapa kelompok sudah menerima gelar Dinasti, ada tiga kelompok Dinasti yang di Banten yang dikenal publik Banten secara familiar.
Pertama Dinasti keluarga Rau, kelompok ini sangat dekat dengan partai politik Golkar dinasti ini berasal dari keluarga Almarhum H Kasan Sohib dipelopori dengan berkuasanya Hj Ratu Atut Cosiah, dari sinilah keluarga dan kerabatnya banyak mewarnai aktifitas politik di Banten, baik dalam pemilu maupun dalam Pilkada.
Tidak hanya kelompok ini, di Kabupaten Lebak juga ada yang Disebut Dinasti Jaya Baya, keluarga ini juga mewarnai politik di Banten yang di motori oleh H Jaya Baya sendiri dalam memimpin Kabupaten Lebak, lalu turun jabatanya ke pada anak – anaknya. Sejak saat itulah kerabat dan kelauarganya juga kerap mewarnai politik di Banten khususnya di Lebak.
Tidak hanya di Lebak ada Dinasti juga tumbuh di Kabupaten Pandeglang, yang lebih familiar disebut Dinasti Dimyati Nataksumah. Keluarga ini juga selalu mewarnai perhelatan pemilu dan pilkada di Banten Khususnya di Pandeglang. Kerabat dan keluarganya kerap selalu ikut andil dalam setiap aktifitas politik lima tahunan mulai dari istri dan anak-anaknya.
Buruknya politik Dinasti adalah tidak adanya pergulatan intelektual antara para pelaku mereka hanya mengandalakan koneksi dan seberapa banyak modal untuk masuk dunia politik. Mengedepankan kepentingan kelompok dan menutup orang – orang yang punya kemampuan dalam bidangnya, mendahulukan keluarga dan kerabatnya meski tak memiliki kemampuan. Lebih parah lagi adalah memanfaatkan fasilitas pemerintah agar bagaimana caranya menang dalam setiap kontestasi politik.
Contoh diatas, mungkin hanya sebagian kecil dari fenomena politik lokal di negeri ini, politik saat ini tidak lagi menjual gagasan dan ide namun, politik saat ini hanya menjadi semata-mata teknik pemasaran, kerena ditengah himpitan susahnya ekonomi rakyat, ternyata banyak uang dihamburkan dalam bentuk baliho dan poster-poster bergambar bakal calon kepala daerah yang justru merusak keindahan dan mengotori kota.
Politik Dinasti di Banten sebenarnya sudah dianggap lumrah, penomena ini justru menjadi hal biasa dikalangan masyarakat banten, baik dikalangan akdemisi, aktivis, parpol sampai ke akar rumput yang berada di wilayah kota dan pelosok – pelosok.
Oleh karena itu politik dinasti dan pilkada di Banten bagi masyarakat biasa adalah tontonan pertarungan antar kelompok dinasti. Dengan harapan semoga Banten kedepan bisa lebih baik. ***
