Banten, Nusanews – ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Aliansi HMI Se- Banten Menggelar Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Pemerintah Provinsi Banten untuk menyambut Hari Jadi Banten Ke 23 tahun di depan kantor Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), ” yang di gelaran sejak pukul 11.00 wib – 17.05 wib hingga di bubarkan, ” Rabu (4/10/2023).
Menurut korlap Aksi Entis Sumantri Ketua umum HMI Cabang Pandeglang mengatakan ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan kami dalam aksi ini agar segera ditangani oleh Pemprov Banten. Antara lain mengenai Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten, dana bagi hasil (DBH), pengendalian inflasi, angka kemiskinan, dan angka stunting yang masih tinggi dan kemiskinan ekstrem.”
Provinsi Banten merupakan lima besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, Menurut Survey Status Gizi Indonesia Angka Stunting di Banten 24,5 persen. “Tidak ada satupun Kota/Kabupaten di Banten yang Prevalansinya dibawah 10persen,” tambahnya.
Kabupaten pandeglang kayak akan wisatanya serta mendapatkan penghargaan Kota Wisata serta adanya penetapan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, itu ada di kabupaten pandeglang salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD Provinsi Banten, dan negara Indonesia namun Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten pandeglang sangat minim dan terbilang jauh dari kata layak.’
Selain itu, masalah angka kemiskinan di Banten masih tinggi juga menjadi pekerjaan rumah yang dikemukakan oleh tayo sapaan ketua umum. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Banten tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 sebesar 8,53 persen, namun masih tetap tertinggi di Indonesia,” tambahnya.
Maka dengan anggran bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi banten di tahun 2023 mencapai 125 Miliyar ini dirasa masih kurang layak karena sesungguhnya kabupaten/kota yang di kategorikan kabupaten miskin ekstrem adalah kabupaten pandeglang itu hanya mendapatkan bantuan sebesar 20 Milyar sesuai apa yang sudah di sampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah atau BPKAD provinsi Banten, “
Kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi atas bantuan itu tetapi selain itu, masalah kemiskinan ekstrem di kabupaten kami Pandeglang Provinsi Banten juga menjadi catatannya. Hal itu berdampak pada angka stunting yang begitu tinggi, maka perlunya di evaluasi kembali bantuan tersebut agar pembangunan serta pengentasan angka kemiskinan ekstrem itu dapat terentaskan jangan hanya kabupaten kami di pertontonkan bahwa kami kabupaten miskin ekstrem, dan di penjual kan ke pemerintah pusat saja, ” Ungkap Entis/tayo
