Serang, (NNC) – Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Serang, Kabupaten Serang dan Cilegon menggelar Aksi melemahnya demokrasi di Indonesia paska pemilu 2024 di plataran gedung DPRD Provinsi Banten, selasa (26/3).
Diketahui masa aksi tergabung dari tiga PC PMII yang ada di Banten, PC PMII Kota Serang, PC PMII Kabupaten Serang dan PC PMII Cilego.
ketua PC PMII Kota Serang Zidni Assalam menyampaikan bahwa, aksi ini atas dasar kesadaran bersama, menurutnya ada dampak besar dari paska pemilu yang dibawah kepemimpinan jokowi yang se-enaknya mengendalikan Sumber Daya Negara (SDN).
Baca Juga | Polres Lebak Polsek Malingping Berhasil Mengamankan Cucu Sebagai Pelaku Pembunuhan Pasangan Kakek Nenek
“Hukum direkayasa sedemikian rupa demi melanggengkan dinasti politiknya,” ujarnya kepada awak media.
Masih Zidni, pemilu baginya sarana untuk kedaulatan rakyat dan menentukan nasib masa depan bangsa secara demokratis.
“Namun, Pemilu 2024 yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berasal dari suara rakyat berakhir buruk akibat berbagai akrobat politik dan kecurangan yang terjadi,” sambungnya.
Melihat pada aksi ini lanjutnya, dirinya bakal menggalang masa lebih banyak lagi.
“Dan apabila tidak ada respon dari pemerintah, kita siap melipatgandakan massa aksi menuju istana untuk menyuarakan aspirasi ini,” tutup Zidni.
Foto Aksi Unjuk Rasa
Senada dengan Zidni, Ketua PC PMII Kabupaten Serang Dede menyampaikan bahwa aksi yang kita gelar hari ini adalah bentuk keresahan bersama bahwa negara Indonesia sedang darurat dengan menurunnya indeks demokrasi.
“kemudian praktek – praktek kekuasaan yang dilakukan oleh presiden hingga tingkat desa dalam momentum pemilu banyak sekali kejanggalan dan kecurangan, kemudian peraturan – peraturan yang di sahkan di DPR banyak yang merugikan rakyat, bahan pokok melambung tinggi dampak disitribusi bansos yang ugal-ugalanan pula,” tegas Dede.
Baca Juga | Berkah Ramadhan, Pedagang Es Campur Kebanjiran Rejeki
Terakhir Ia menegaskan hari ini kami menyatakan sikap bahwa negara Indonesia Darurat Demokrasi, elit-elit politik dengan tenangnya menontonkan praktek kekuasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Diketahui bahwa dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan:
1. Menolak hasil pemilu yang dilahirkan dari proses kecurangan yang sistematis.
2. Mendesak evaluasi besar-besaran pada periode akhir jabatan Presiden Jokowi yang telah gagal menjalankan mandat konstitusi untuk menjalankan reforma agraria, mewujudkan keadilan ekologis, pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya.
3. Menolak pengesahan RPP Manajemen ASN yang dinilai akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI dengan memperbolehkan TNI-POLRI menduduki jabatan ASN.
4. Menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan pada pemilu 2024.
5. Mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan dan membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
6. Menuntut pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar kembali stabil. Tegasnya tuntutan yang disampaikan
