NUSAKATA.COM – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada peserta didik dinilai memiliki potensi celah penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pandeglang, Uci, mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengurangi porsi maupun menurunkan kualitas makanan demi meraih keuntungan pribadi.
Uci menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi yang dialokasikan pemerintah telah melalui perhitungan matang untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik setiap hari. Oleh karena itu, ia meminta para pelaksana program di lapangan tidak menyalahgunakan anggaran, khususnya dalam pengadaan bahan baku makanan.
“Anggaran itu sudah dihitung agar anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Jangan sampai ada yang mengurangi bahan atau bahkan melakukan markup pembelanjaan,” kata Uci, Jumat (27/02/26).
Selain menyoroti potensi pengurangan porsi, Uci juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak memunculkan persoalan baru yang justru membahayakan kesehatan peserta didik.
“Bukan hanya soal jumlah, kualitas juga harus diawasi. Jangan sampai ada makanan basi, keracunan, atau hal-hal yang membahayakan kesehatan siswa,” ujarnya.
Menurutnya, MBG merupakan program strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi, kesehatan, serta konsentrasi belajar pelajar. Apabila porsi maupun mutu makanan dikurangi, maka tujuan utama program berpotensi tidak tercapai.
“MBG ini bertujuan meningkatkan gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar. Jangan sampai porsi maupun kualitas makanan dikorbankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uci mengingatkan adanya potensi penyimpangan apabila pengawasan dilakukan secara lemah. Ia menilai pengawalan pelaksanaan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen.
Ia juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap dapur pelaksana MBG guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Pengawasan harus dilakukan bersama-sama. Organisasi pelajar, sekolah, dan masyarakat bisa ikut mengawasi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Karena melihat kondisi saat ini, banyak kejadian seperti pengurangan porsi makanan hingga kualitas makanan yang tidak layak. Oleh karena itu, pembentukan satgas di tiap dapur menjadi penting,” ajaknya.
PC IPNU Pandeglang, lanjut Uci, menyatakan kesiapan untuk turut mengawal implementasi MBG di lapangan. Ia berharap SPPG menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta membuka ruang evaluasi berkala.
“Kami dari IPNU siap ikut mengawal. Jangan sampai ada pengurangan porsi yang merugikan pelajar,” pungkasnya.
—
