MAKALAH | Tradisi penyajian makalah oleh pembicara seminar sudah begitu langka. Kebanyakan merasa cukup dengan menampilkan materi berupa power point.
Padahal, seorang pembicara harus bisa menghadirkan secara utuh terkait gagasan atau pendapat yang dikemukakan. Tentu selain lisan juga tulisan. Namun sayang, kebiasaan baik ini semakin terkikis. Itu pun kalau kita enggan mengatakan hilang sama sekali.
Kali ini, saat menjadi narasumber acara seminar yang digagas LP Maarif Nahdlatul Ulama kabupaten Tangerang, saya mencoba kembali menghadirkan yang hilang itu. Membuat makalah sesuai tema yang diminta panitia.
—
PARADIGMA PENDIDIKAN; SEBUAH CATATAN PINGGIR
Oleh Subandi Musbah
ABSTRAK
Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban bangsa. Namun, dalam praktiknya, pendidikan sering kali menjadi alat kekuasaan yang memperkuat ketimpangan sosial. Paradigma pendidikan yang diterapkan di Indonesia cenderung mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Tulisan ini akan mengeksplorasi paradigma pendidikan, terkhusus di Tangerang, menganalisis potret pendidikan, serta berbagai catatan merah yang muncul. Tulisan ini diharapkan memberikan wawasan kritis dan output yang relevan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif.
PARADIGMA
Paradigma merupakan cara pandang atau kerangka berpikir yang mendasari suatu sistem atau kebijakan. Dalam pendidikan, paradigma mencakup bagaimana sistem pendidikan dirancang, dijalankan, dan dievaluasi.
Paradigma Pendidikan Kritis misalnya, sebagaimana dikemukakan Paulo Freire dalam “Pendidikan Kaum Tertindas” menekankan pentingnya siswa untuk menjadi subjek aktif dalam proses pendidikan.
Ini bertentangan dengan paradigma “banking system” yang memperlakukan siswa sebagai objek pasif. Hanya menerima pengetahuan dari guru. Tidak lebih.
Pendidikan kritis menekankan dialog antara guru dan siswa. Sehingga siswa dapat memahami realitas sosial, mengkritisi ketimpangan yang ada, dan berkontribusi dalam perubahan sosial.
Sebagai contoh, paradigma pendidikan kritis dapat diterapkan melalui metode pembelajaran berbasis masalah. Mengangkat isu-isu lokal seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan pelestarian lingkungan.
Dalam model ini, siswa tidak hanya diajak mempelajari teori, tetapi juga menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan nyata di sekitar mereka. Sehingga siswa aktif untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah.
Bisa juga, guru mengajak siswa untuk melakukan penelitian kecil. Misal, dampak ekonomi keluarga terhadap tingkat partisipasi sekolah di daerah mereka. Melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang data, analisis sosial, dan pentingnya tindakan kolektif.
Pendidikan kritis tidak hanya bertujuan membangun intelektualitas siswa. Tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa mereka memiliki peran dalam memperbaiki kondisi masyarakat.
Paradigma pendidikan kritis ini juga relevan dalam konteks pelatihan guru. Guru perlu dibekali dengan kemampuan untuk mendorong siswa berpikir kritis. Juga menciptakan ruang dialog yang inklusif di dalam kelas. Tanpa perubahan paradigma di kalangan pendidik, pendidikan kritis sulit untuk diterapkan secara efektif.
PENDIDIKAN
Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan juga mencerminkan relasi kuasa yang sering kali timpang.
Eko Prasetiyo dalam “Orang Miskin Dilarang Sekolah” menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan cenderung mengabaikan kelompok masyarakat marjinal. Biaya pendidikan yang tinggi, kebijakan yang tidak pro-rakyat, dan lemahnya perhatian pada daerah tertinggal menjadi masalah utama.
Di Tangerang, meskipun telah ada upaya pemerintah untuk memperbaiki akses pendidikan, realitasnya menunjukkan banyak sekali anak putus sekolah karena alasan ekonomi.
Selain itu, fasilitas sekolah yang tidak memadai dan kekurangan guru berkualitas memperparah situasi. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju kesetaraan sosial, justru menjadi alat yang memperdalam jurang ketimpangan.
Salah satu kebijakan pendidikan yang cukup menarik perhatian ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi bagi para murid agar mendukung pertumbuhan fisik dan konsentrasi belajar.
Namun, di balik tujuan mulia ini, terdapat kritik tajam terkait implementasinya. Program ini bisa saja mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru-guru yang menjadi garda terdepan, justru tidak mendapatkan perhatian yang sepadan, terutama dalam hal pendapatan dan kesejahteraan kerja.
Kontradiksi ini mencerminkan ketimpangan dalam prioritas kebijakan pendidikan. Murid diberikan dukungan dalam bentuk asupan fisik, sementara tenaga pendidik harus berjuang dengan pendapatan yang minim dan kondisi kerja yang tidak optimal.
Padahal, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kondisi siswa, tetapi juga pada kualitas dan kesejahteraan guru. Jika kebijakan seperti MBG tidak diimbangi dengan perhatian pada kebutuhan tenaga pendidik, maka tujuan jangka panjang untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif akan sulit tercapai.
Itu untuk umum. Bagaimana dengan pola pendidikan ala pondok pesantren? Kiranya bisa menjadi alternatif yang lebih baik. Sistem pendidikan di pondok pesantren mengedepankan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi, serta membentuk karakter siswa melalui pendekatan holistik.
Murid atau santri, tidak hanya diajarkan pengetahuan akademik tetapi juga nilai-nilai moral, disiplin, dan kemandirian. Keberhasilan pesantren dalam mencetak lulusan yang unggul dan berintegritas dapat menjadi inspirasi. Terutama bagi sistem pendidikan umum di Tangerang untuk mengadopsi pendekatan serupa.
POTRET PENDIDIKAN
Tangerang, salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Namun, realitas menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Sekolah-sekolah di kecamatan tertentu cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pinggiran. Di pelosok-pelosok desa, fasilitas termasuk ruang belajar, jauh dari kata layak.
Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI 2023, sepanjang tahun ajaran 2022-2023, tercatat lebih dari 21.000 siswa jenjang SD hingga SMA di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah. Tentu ini jumlah yang pantastis.
Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki jumlah anak putus sekolah tertinggi di Provinsi Banten . Faktor-faktor penyebabnya meliputi kurangnya motivasi belajar, serta lingkungan sekolah yang kurang mendukung, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Selain itu, kualitas pengajaran juga menjadi masalah. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan kata lain, metode pembelajaran yang monoton. Kurang menarik.
CATATAN MERAH
Terdapat beberapa catatan merah yang perlu diperhatikan dalam sistem pendidikan di Tangerang. Paling utama mengenai ketidakadilan akses. Anak-anak dari keluarga miskin kerap menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Biaya tambahan seperti seragam, buku pelajaran, dan transportasi menjadi penghalang utama, sehingga banyak dari mereka terpaksa putus sekolah.
Ketimpangan ini memperburuk siklus kemiskinan. Menjadikan pendidikan, yang seharusnya sebagai alat mobilitas sosial, justru semakin sulit dijangkau oleh kelompok yang paling membutuhkannya. Selanjutnya soal kualitas fasilitas. Di banyak tempat, banyak sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak. Gedung sekolah yang rusak, kurangnya ruang kelas, hingga fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih menjadi pemandangan umum.
Tanpa fasilitas yang memadai, proses belajar mengajar tidak akan berjalan optimal. Sehingga siswa tidak dapat mencapai potensi terbaiknya. Selain itu, ada juga masalah kesenjangan guru. Ketersediaan guru berkualitas juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar yang kompeten. Kondisi ini membuat rasio guru dan siswa tidak ideal. Pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.
Relevansi kurikulum juga menjadi problem.
Kurikulum nasional sering kali tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Anak-anak diajarkan pengetahuan teoretis yang seringkali jauh dari realitas hidup mereka. Akibatnya, lulusan tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan mereka.
Kaitan zonasi juga ibarat snowball effect. Kebijakan zonasi yang bertujuan untuk memastikan siswa bersekolah di lokasi terdekat kerap menimbulkan polemik. Banyak keluarga yang memanipulasi data alamat untuk mendapatkan akses ke sekolah favorit.
Sementara keluarga miskin yang tidak memiliki dokumen resmi kerap terpinggirkan. Lebih dari itu, praktik suap untuk masuk ke sekolah negeri unggulan menjadi masalah baru yang sulit diberantas.
Minimnya partisipasi komunitas juga masuk kategori catatan merah.
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan semakin memperburuk masala. Kebijakan pendidikan sering kali dibuat tanpa konsultasi yang cukup dengan komunitas lokal. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan siswa dan membantu menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran.
Terakhir isu keamanan. Salah satu isu yang mencuat ialah kasus perundungan di sekolah. Kasus ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi siswa.
Tak hanya itu, tawuran antar pelajar masih menjadi catatan kelam di dunia pendidikan Tangerang. Kejadian ini kerap dipicu oleh konflik antar sekolah atau kelompok, yang diperparah dengan pengaruh negatif lingkungan dan media sosial.
Insiden kekerasan ini tidak hanya membahayakan keselamatan siswa, tetapi juga mencoreng citra pendidikan sebagai tempat membangun karakter positif. Kurangnya pengawasan, bimbingan moral, dan program pembinaan karakter menjadi salah satu penyebab utama.
OUTPUT PENDIDIKAN
Jeremy Bentham, seorang filsuf dan penggagas teori utilitarianisme, meyakini bahwa kebahagiaan terbesar harus diupayakan untuk sebanyak mungkin orang. Kritiknya terhadap sistem pendidikan elitis di masanya, mendorong untuk mewujudkan ide pendidikan inklusif melalui pendirian University College London (UCL) pada tahun 1826.
UCL menjadi universitas pertama di Inggris yang menerima mahasiswa tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Dengan prinsip keterbukaan dan biaya pendidikan yang terjangkau, UCL hadir sebagai alternatif revolusioner di tengah dominasi universitas tradisional seperti Oxford dan Cambridge.
Model pendidikan di Tangerang harus berkaca pada Jeremy Bentham. Sehingga nanti, outputnya bisa diukur dari kualitas lulusan, tingkat partisipasi kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Tidak seperti hari ini, banyak lulusan sekolah di Tangerang yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Kurikulum yang terlalu teoretis dan minimnya pelatihan vokasional menjadi penyebab utama.
Hal ini dapat dilihat dari data BPS Kabupaten Tangerang, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA cukup tinggi. Artinya, bahwa pendidikan belum mampu menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa.
Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, peran guru menjadi sangat krusial. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menekankan bahwa guru merupakan ujung tombak perubahan pendidikan, bukan kurikulum semata.
Namun, guru-guru di Kabupaten Tangerang masih terjebak dalam urusan administrasi yang memakan waktu. Sehingga kurang dapat fokus pada peran inti mereka dalam mendidik dan membimbing siswa.
Kesimpulannya, pendidikan di Tangerang masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang perlu segera diatasi. Ketidakadilan akses, buruknya fasilitas, kesenjangan guru, perundungan, masalah zonasi, dan minimnya partisipasi komunitas adalah beberapa isu yang membutuhkan perhatian serius.
Tanpa upaya kolektif dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat, sulit bagi sistem pendidikan untuk benar-benar menjadi katalisator perubahan sosial. Untuk itu, kita haris siap mengambil peran untuk memastikan pendidikan di Tangerang menjadi lebih adil dan berkualitas.
DAFTAR PUSTAKA
– Freire, Paulo. Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES, 2020.
– Prasetiyo, Eko. Orang Miskin Dilarang Sekolah. Yogyakarta: Insist Press, 2024.
– Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” Jurnal Konstitusi 19273–27, No. 19, 2022.
– Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI 2023.
– BPS Kabupaten Tangerang. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2021-2023.
