Menu

Mode Gelap
 

DEMA PTKIN Desak Pemerintah Cabut Status PSN di PIK 2

- Nusanews.co

22 Jan 2025 03:09 WIB


					DEMA PTKIN Desak Pemerintah Cabut Status PSN di PIK 2 Perbesar

Nusakata.com, – Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 di Kabupaten Tangerang.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran akan dampak buruk pembangunan kawasan tersebut terhadap lingkungan, masyarakat, dan tidak adanya sosial ekonomi di sekitar wilayah tersebut.

Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Sahrus Sobirin mengatakan penetapan PIK 2 sebagai PSN berisiko merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan yang akan terdampak.

“Hapus status PSN dari PIK 2, karena PSN seharusnya memberikan dampak positif bagi dan keberlanjutan masyarakat, tanpa merusak ekosistem lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan,” ujar Sobirin saat diwawancarai melalui aplikasi Whatshap.

Sobirin juga menonjolkan kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Lanjut Sobirin, ke depan sebaiknya dilakukan kajian yang mendalam dalam penetapan Proyek Strategi Nasional, agar label ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kami melihat bahwa proyek ini lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan investor, sementara masyarakat lokal yang paling terdampak justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kami khawatir ini akan melemahkan ketimpangan sosial dan merusak ekosistem yang sudah ada,” ucapnya.

Sobirin menegaskan bahwa proyek tersebut seharusnya mengedepankan prinsip kemiskinan, keadilan sosial, dan memperhatikan hak-hak warga yang terkena dampak langsung.

“Kami mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Sobirin menilai Pembangunan PIK 2 merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan memperbaiki fasilitas publik.

Namun, Sobirin mengungkapkan bahwa status PSN ini menjadikan proyek tersebut sulit dijangkau dan tidak mudah untuk dimintai pertanggungjawabannya dari segi sosial maupun lingkungan.

Sobirin berharap semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk lebih kritis dan terlibat dalam proses pengawasan terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Baca Lainnya

FMD Audiensi dengan Warek 3: Tuntut Transparansi dan Demokrasi Yang Jujur di Kampus

17 February 2025 - 05:01 WIB

Cristiano Ronaldo Akan Berkunjung ke Indonesia, Ini Karier Perjalanannya

17 February 2025 - 04:40 WIB

Mahasiswa Demo Disekitaran Monas, Polisi Minta : Masyarakat Jangan Dekati

17 February 2025 - 04:20 WIB

Fenomena Hujan Jelly Menggemparkan Masyarakat

15 February 2025 - 17:26 WIB

Empat Tokoh Nasional Siap Hadir di Tarhib Ramadhan & Mathla’ul Anwar Fun walk

15 February 2025 - 17:19 WIB

Soal Sertifikat Laut, Pengacara Kades Kohod Tuding Dua Dalangnya

15 February 2025 - 08:02 WIB

Trending di News