NUSAKATA.COM – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat diduga tidak berjalan maksimal di Desa Koranji, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang.
Pada 2022, melalui APBDes, desa ini menganggarkan Rp126 juta untuk pembelian hewan ternak dan alat produksi peternakan.
Di tahun 2024, kembali dianggarkan Rp44,6 juta untuk kandang dan Rp103,2 juta untuk hewan ternak, serta Rp24 juta untuk pelatihan pertanian dan peternakan.
Namun, pelaksanaan program ini dinilai hanya sebatas formalitas dan terkesan menghamburkan anggaran.
Seorang warga yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa pembangunan kandang ayam direncanakan tahun 2025, tetapi pelaksanaannya belum pasti.
Ia juga mengaku tak mengetahui kelanjutan program pengadaan sapi pada 2022 dan 2024.
Sekretaris Desa Koranji, TB Munjiat, membenarkan adanya program pengadaan sapi pada 2024, namun mengungkapkan bahwa semua sapi tersebut mati meski sudah dirawat semaksimal mungkin.
Ia juga mengaku tidak mengetahui detail program tahun 2022.
“Iya, progran tersebut memamg dianggarkan. Mau bagaimana lagi, kita sudah upaya semaksimal mungkin atas pemeliaraannya. Mati semua pak,” Jelasnya Sekretaris Desa Koranji.
Potret gambar ketapang desa koranji kecamatan pulosari tahun 2022 dan 2024 (Gambar Jurnalis)
Sementara itu, Juhri, yang sempat menjabat sebagai penjabat sementara kepala desa, menyatakan dirinya hanya bertugas selama tiga bulan dan tidak lagi terlibat setelah itu.
PJ Kades saat ini, Dedeh, menolak memberikan tanggapan karena program tersebut terjadi sebelum ia menjabat.
“Silahkan tanyakan ke yang bersangkutan pak, itu bukan ranah saya saat ini. Karena program tersebut sebelum saya menjabat di desa ini,” Ungkapnya Kepada nusakata.com. Jum’at, (9/5/2025).
“Camat Pulosari, Gimas Rahmadyan, menjelaskan bahwa audit bukan menjadi kewenangan kecamatan, melainkan tugas Inspektorat Kabupaten.
Ia menginformasikan bahwa Desa Koranji termasuk dalam tiga desa yang rencananya akan diaudit.
“Jika terbukti ada penyelewengan dana desa, pihak kecamatan akan meminta Inspektorat segera melakukan pengecekan khusus,” Pungkasnya.
