Menu

Mode Gelap
 

Kejari Pandeglang Diminta Periksa Dugaan Korupsi Soal Parkir

- Nusakata

6 Aug 2024 15:03 WIB


					Ilustrasi Parkiran Kendaraan Perbesar

Ilustrasi Parkiran Kendaraan

Nusakata.com – Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) kembali terus menyuarakan soal kekisruhan dalam pengelolaan perparkiran di wilayah Kabupaten Pandeglang, Bahkan diduga melibatkan oknum aparat dalam pengelolaan parkir yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Arief Wahyudin, yang dikenal Arief Ekek selaku Koordinator P4 yang juga mengaku perihatin dengan situasi yang tidak kondusif di masyarakat dalam pengelolaan parkir tersebut.

“Kami akan terus menyuarakan soal buruknya pengelolaan PAD Parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang yang membuat tidak kondusif akhir-akhir ini,” ungkap Arief Ekek kepada media, Senin (06/08/2024).

Lebih lanjutnya mengatakan. Selain itu, kami suarakan untuk menjaga marwah TNI dan Polri, dimana adanya dugaan keterlibatannya oknum aparat dalam pengelolaan parkir tersebut. Sambungnya.

Dikatakan Arief Ekek, sepengetahuan pihaknya selama 20 tahun pada masa kepemimpinan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah yang mempercayakan pengelolaan parkir sebagai sumber PAD kepada pihak ketiga yaitu sebagai sumber PAD yang dikelola oleh pihak ketiga yang sedang berjalan, dan sudah bonafid baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk bisa mandiri otonomi daerah.

Hal tersebut berjalan lancar dan kondusif termasuk PAD selalu terpenuhi, tidak ada kegaduhan seperti saat ini.

“Bahkan, P4 menduga ada tindakan melanggar hukum dan tindak pidana korupsi terakhir PAD Parkir oleh oknum Dishub Pandeglang. Maka juga kami mendesak pihak APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pandeglang,”  Tandasnya.

Arief Ekek juga meminta kepada petinggi TNI dan Polri untuk segera lakukan tindakan tegas dengan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam pengelolaan perparkiran di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, kami akan melayangkan surat kepada Petinggi Polri, Pangdam dan Kejaksaan Agung untuk membuktikan ketika ada anak buahnya yang bercawe-cawe dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia,” Imbuhnya. ***

Baca Lainnya

Kajian Akademisi Soroti Lemahnya Daya Ikat Inbup Ritel Sumbawa, Berpotensi Bertentangan dengan Perda

29 January 2026 - 12:53 WIB

Negara Kehilangan Nurani: Nakes dan Guru Terpinggirkan oleh Kebijakan Instan

23 January 2026 - 20:51 WIB

Krisis Ekologi Pesisir Jawa Tengah: Perspektif Keadilan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat

15 January 2026 - 12:04 WIB

Aktivis Aditia Nilai TPP Ada Hal Konyol

8 January 2026 - 10:35 WIB

Pandeglang sebagai Ruang Belajar, Rantau yang Membentuk Kesadaran, Relasi, dan Karakter Mahasiswa Maluku

3 January 2026 - 19:58 WIB

Pemerhati Nilai Kepemimpinan Dewi-Iing Hadirkan Pelayanan Publik Yang Berorintasi Kebutuhan Warga

29 December 2025 - 17:04 WIB

Trending di Opini