NUSAKATA.COM – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengajukan tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Saat ini, dua Sekolah Rakyat di Banten telah siap beroperasi, yaitu di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak.
Usulan ini disampaikan Dimyati usai menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Universitas untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
“Penandatanganan hari ini mencakup Sekolah Rakyat di Lebak dan Tangsel. Pemprov dan pemerintah daerah sangat mendukung program ini agar sukses dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Dimyati.
Ia menambahkan, Pemprov Banten juga mengusulkan lokasi baru di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta kota-kota lain di Banten. “Semoga usulan ini bisa direalisasikan karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin,” pungkasnya.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program pendidikan pertama di Indonesia yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dijalankan melalui kolaborasi lintas pihak.
“Kemensos bertanggung jawab dalam operasionalnya. Kami menerjemahkan arahan presiden untuk memulai rintisan penyelenggaraan ini,” ujarnya.
Kerja sama telah terjalin dengan 44 pemerintah daerah dan tiga perguruan tinggi, sementara aset milik Kemensos tidak memerlukan perjanjian khusus.
Tahap awal program ini mencakup 100 lokasi. Sebanyak 63 titik mulai beroperasi pertengahan Juli dengan 6.130 siswa di 256 rombongan belajar (rombel), dan 37 titik sisanya akan berjalan akhir Juli dengan 3.625 siswa di 139 rombel. Total siswa tahap pertama mencapai 9.755 orang di jenjang SD hingga SMA. Tahap kedua akan menambah 202 lokasi, termasuk 51 titik Balai Latihan Kerja Kemnaker dan 45 lokasi lainnya yang sudah dinyatakan layak.
Saifullah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berbasis pada data DTSEN, khususnya untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seleksi dilakukan melalui kunjungan dan wawancara oleh BPS. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang belum atau berpotensi putus sekolah. Biaya pendidikan per siswa diperkirakan mencapai Rp48,25 juta pada tahun pertama.
“Kami harap kepala daerah turut mengawal proses rekrutmen agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa, bukan sekadar menyekolahkan. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan melalui pendidikan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat harus menjangkau yang selama ini terpinggirkan. Esensi Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa,” tegasnya.***
