NUSAKATA.COM– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang secara resmi meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Melalui aksi “Seruan Aksi Jilid II”, mahasiswa menyuarakan desakan kuat agar Kejati segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus-kasus yang dinilai telah lama mengendap tanpa kepastian hukum.
Dalam orasinya, HMI menegaskan bahwa Kejati Banten tidak boleh menunggu tekanan publik, melainkan harus bergerak cepat sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.
“Kami tidak datang untuk membuat gaduh, kami datang untuk mengingatkan Kejati Banten bahwa diam di tengah maraknya dugaan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Jangan jadikan kantor kejaksaan sebagai tempat tidur kekuasaan. Ini saatnya Kejati menunjukkan keberpihakan kepada rakyat!” tegas Dian Ardiansyah, Koordinator Lapangan Aksi. (1108/2025)
HMI menyoroti empat kasus besar yang perlu segera diusut oleh Kejati Banten:
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Sport Center – Negara dirugikan hingga Rp86 miliar. Kejati Banten diminta segera membongkar praktik rekayasa harga lahan yang mengindikasikan permainan kotor dalam proyek ini.
- Dugaan Penyelewengan Dana BOSDA 2024 – Dana pendidikan sebesar Rp54,7 miliar untuk SMK/SMA/SKH swasta terindikasi diselewengkan. HMI menilai Kejati harus memanggil dan memeriksa pejabat Dindikbud secara terbuka.
- Dugaan Korupsi Makanan & Minuman RS Labuan dan RS Cilograng – Meskipun rumah sakit belum resmi beroperasi, anggaran makanan dan minuman diduga sudah dihabiskan. Kejati harus segera audit anggaran tersebut dan umumkan hasilnya kepada publik.
- Dugaan Monopoli Bantuan Pertanian – Program bantuan yang seharusnya untuk petani kecil justru diduga dikuasai kelompok tertentu. Kejati Banten harus menyelidiki distribusi bantuan ini dan menghentikan praktik ketidakadilan tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, turut angkat bicara dan menyampaikan sikap tegas organisasi terhadap lambannya penegakan hukum di Provinsi Banten.
“Kami tidak akan diam melihat banyaknya masalah di provinsi banten, kami berharap kejaksaan tinggi segera bergerak untuk menangani beberapa tuntutan mahasiswa perihal maraknya dugaan korupsi,” tegas Moh Ilham, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang.
Sebagai bentuk komitmen perjuangan, HMI juga mendirikan “Camping Keadilan KP3B”, sebagai simbol penjagaan moral dan perlawanan damai terhadap pemerintah yang dzholim, dan pastikan bahwa aksi ini akan terus bergulir sampai hukum bener-benar di tegakan dengan seadil-adilnya.
