NUSAKATA.COM – Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dan menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia.
KOPRI Komisariat STKIP Mutiara Banten mengecam segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan, baik dalam ranah domestik, publik, maupun digital.
Perlindungan terhadap perempuan bukan hanya isu sosial, tetapi juga kewajiban hukum yang harus ditegakkan secara maksimal.
Kekerasan terhadap perempuan terjadi di Kabupaten Pandeglang oleh salah satu oknum DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PKS terhadap mantan kekasihnya.
“Menjadi wakil rakyat seharusnya dapat memberikan teladan sebagai figur untuk rakyat. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut tentunya memberikan dampak yang besar kepada korban,” ungkap Tati Iklima selaku Ketua Umum KOPRI PMII Komisariat STKIP Mutiara Banten, kamis (27/03/25).
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) Yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan mereka, serta berhak merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan”
“Berdasarkan undang-undang di atas, ini artinya perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum RR Fraksi PKS harus ditindak dengan TEGAS! karena merugikan korban baik secara fisik, psikis maupun materi,” sambungnya.
Tindakan kekerasan ini harus disoroti lebih lanjut karena cukup menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan khususnya di Kabupaten Pandeglang sangat rendah.
Dan juga ini perlu menjadi evaluasi kedepannya bahwa untuk menjadikan wakil rakyat perlu dilihat track recordnya.***
