NUSAKATA.COM – Seniman legendaris Bali, I Nyoman Subrata atau yang lebih dikenal sebagai Petruk, terancam tidak tampil dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025. Keputusan ini muncul setelah tim kurator PKB menilai penggunaan bahasa dalam pementasan Petruk kurang sesuai dengan kaidah bahasa Bali alus dan norma etika pertunjukan.
Petruk sebelumnya dikritik karena penggunaan kata-kata sarkastis seperti “ba**sat” dalam pementasannya. Hal ini dianggap tidak pantas untuk ditampilkan di panggung PKB yang mengusung nilai budaya adiluhung.
Namun, keputusan ini justru menuai kontroversi di kalangan masyarakat Bali. Tak hanya dari pecinta seni, namun juga mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah.
Menurut De Gadjah, pemblokiran Petruk tidak murni soal bahasa, melainkan diduga terkait dukungan politik masa lalu saat Pemilihan Gubernur Bali. Kontroversi ini mencuatkan kembali pentingnya menjaga ruang ekspresi seniman tetap bebas dari kepentingan politik, serta menempatkan seni sebagai jembatan pemersatu, bukan alat pemisah.
“Pada 1 Juni kemarin, Pekak Petruk cerita bahwa job-nya di-block oleh oknum ASN Dinas Kebudayaan karena dia mendukung saya saat pilgub lalu dan juga karena kata-kata dalam pertunjukannya,” ungkap De Gadjah dalam keterangannya pada Kamis, (5/6/2025).
Ia menilai bahwa dalam seni tradisional seperti drama gong, penggunaan kata-kata lugas dan kasar merupakan bagian dari gaya penceritaan yang sudah menjadi ciri khas. “Kalau semua drama gong harus pakai bahasa Bali alus, apa masih menarik? Kreativitas seniman jangan dibatasi,” tegasnya.
De Gadjah juga mengingatkan agar rivalitas politik tidak merambah ke dunia seni. Ia menyayangkan jika ada seniman yang dijegal hanya karena perbedaan pilihan politik.
“Ini sangat tidak dewasa. Jangan karena beda pandangan politik, lantas seniman dibungkam,” tambahnya.
Lebih lanjut, De Gadjah mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Menurutnya, Koster tidak mengetahui adanya pemblokiran tersebut dan berjanji akan menginstruksikan Dinas Kebudayaan untuk menindaklanjuti.
“Pak Gubernur merespons dengan baik dan akan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap seniman. Mari kita tinggalkan politik, sekarang waktunya bersatu membangun Bali,” tutup De Gadjah. (Dewa).
