NUSAKATA.COM – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi Setiani – Iing Andri Supriadi, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Pandeglang menyampaikan sikap resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. (01/03/26).
Sebagai organisasi kepemudaan berbasis pengkaderan, pendidikan, sosial, dan keagamaan berideologi Ahlussunnah wal Jama’ah, PC IPNU IPPNU Pandeglang menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari pembangunan simbolik dan seremoni program semata. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, serta pedagang kecil.
Mengacu pada APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai sekitar 44,91 persen atau sekitar Rp1,2 triliun dari total anggaran.
Di sisi lain, belanja pembangunan dan infrastruktur masih tergolong rendah. Data menunjukkan alokasi belanja infrastruktur berada di kisaran 17,99 persen (data 2025), jauh di bawah angka ideal 40 persen untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Selain itu, terjadi pula penurunan APBD sekitar 4,85 hingga 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak pada keterbatasan belanja pembangunan.
Ketua PC IPNU Pandeglang menegaskan bahwa kritik tersebut lahir dari kepedulian terhadap arah pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Ia menyebut satu tahun merupakan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan kebijakan secara nyata kepada masyarakat.
“Satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini perlu kita renungkan bersama, sejauh mana keberpihakan Dewi–Iing terhadap rakyat dapat terlihat dari sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran,” ujarnya.
Ia menilai, apabila lima sektor tersebut telah menunjukkan dampak nyata, maka kepemimpinan dapat dikatakan berjalan sesuai harapan. Namun, jika belum, maka perlu dilakukan evaluasi serius.
“Masih banyak masyarakat mengeluhkan jalan rusak, tingginya angka putus sekolah, serta pengangguran yang belum tertangani secara optimal,” lanjutnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, PC IPNU IPPNU Pandeglang menyatakan sikap:
Mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang mempublikasikan laporan kinerja satu tahun berbasis indikator kuantitatif yang dapat diuji publik.
Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan.
Memperkuat sistem dan fasilitas pendidikan di daerah.
Memprioritaskan penanganan wilayah terdampak bencana, seperti jembatan rusak dan infrastruktur vital lainnya.
Mendorong Bupati dan Wakil Bupati menjalankan visi-misi secara konkret dan terukur.
—
