NUSAKATA.COM – Dalam rangka menyambut Bupati baru Ibu Dewi dan Wakil Bupati Bapak Iing, Kumandang Banten PW Pandeglang menggelar aksi di depan gedung Setda dan tugu jam Pandeglang. Rabu (26/02/25).
Setelah satu dekade kepemimpinan Bupati Irna Narulita, kondisi Pandeglang masih jauh dari kata maju.
Berbagai permasalahan yang ditinggalkan semakin menumpuk, menuntut tanggung jawab besar bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru.
Dalam aksi demonstrasi yang telah kami lakukan, Kumandang PW Pandeglang menyampaikan delapan permasalahan utama yang masih menjadi beban daerah, yaitu:
1. Kebijakan Nasional terkait efisiensi anggaran yang berpotensi menjadi dalih bagi kepentingan elite dan menyebabkan ketimpangan sosial.
2. Kemiskinan yang masih tinggi dan belum tertangani secara efektif.
3. Infrastruktur yang tertinggal dan tidak merata di berbagai wilayah.
4. Pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan kualitas.
5. Kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat secara layak.
6. Pengangguran yang semakin meningkat tanpa adanya solusi konkret.
7. Lingkungan yang terus mengalami degradasi akibat kebijakan yang kurang berpihak pada kelestarian alam.
8. Tata kelola pemerintahan yang masih lemah dan jauh dari transparansi serta akuntabilitas.
Dalam pernyataannya, Faiz, Ketua Kumandang PW Pandeglang, menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras terhadap pemerintahan daerah agar lebih serius dalam menangani permasalahan yang ada.
“Aksi kita kali ini menjadi tanda peringatan banyaknya permasalahan di Pandeglang yang ditinggalkan oleh Bupati lama. Ibu Irna yang menjabat selama 10 tahun gagal menciptakan Pandeglang yang maju. Maka Bupati dan Wakil Bupati baru punya tanggung jawab begitu besar atas permasalahan Pandeglang yang begitu kompleks,” ungkapnya.
Selain itu, Faiz juga menyoroti potensi ketimpangan dan penyimpangan dalamp royek-proyek nasional yang berpotensi merugikan masyarakat:
“Kita menyampaikan 8 narasi permasalahan daerah, termasuk isu kemiskinan,infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, lingkungan, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran. Ini menjadi perhatian serius karena efisiensi anggaran sering kali dijadikan dalih kepentingan, terutama dalam Danantara yang bakal di alokasikan 20 proyek nasional yang bisa berpotensi menciptakan ketidakseimbangan efesiensi dan keadilan sosial. Bahkan, jika tidak diawasi ketat, proyek-proyek ini berisiko tinggi terhadap praktik KKN, seperti yang terjadi dalam kasus 1MDB di Malaysia,” paparnya.
Kami menegaskan bahwa aksi hari ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan awal dari gerakan yang lebih besar untuk memastikan bahwa Pandeglang bergerak menuju perubahan yang nyata.
Kami akan terus mengawal kebijakan dan program pemerintahan daerah agar berpihak kepada rakyat dan tidak terjebak dalam kepentingan segelintir elite.
Kumandang PW Pandeglang menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, dan pemuda untuk tetap kritis, aktif, dan mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tidak mengulangi kegagalan yang sama seperti sebelumnya.
KUMANDANG BANTEN Pemimpin masa depan Banten “Bersama Rakyat, Mengawal Perubahan untuk Pandeglang Maju”.***
