NUSAKATA.COM – Sekelompok masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Pandeglang Menggugat (MPM) menggelar aksi protes dalam ruang sidang paripurna DPRD Pandeglang. Aksi tersebut membuat jalannya sidang terpaksa ditunda sementara. Selasa, (2/8/2025).
Dalam aksinya, massa mendesak agar DPRD Pandeglang dibubarkan. Karena dinilai hanya menghabiskan uang rakyat tanpa memberikan kinerja yang berarti.
Mukhlas, selaku penanggung jawab gerakan, menyatakan bahwa DPRD Pandeglang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik.
“DPRD Pandeglang hari ini sepertinya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja tanpa ada kinerja yang jelas,” tegasnya.
Mukhlas juga membeberkan besaran tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPRD Pandeglang setiap bulannya, antara lain:
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 6.300.000 – Rp 14.700.000
• Dana Operasional: Rp 4.200.000 – Rp 12.600.000
• Tunjangan Transportasi: Rp 11.800.000
• Tunjangan Reses: Rp 6.300.000 – Rp 14.700.000
• Tunjangan Perumahan: Rp 10.000.000 – Rp 12.000.000
Dianggapnya, jumlah pengeluaran tersebut sangat besar dan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat Pandeglang yang masih diliputi kemiskinan ekstrem serta banyaknya rumah tidak layak huni.
“Mereka hidup dengan fasilitas mewah dari uang rakyat, sementara rakyat sendiri masih banyak yang kesulitan hidup. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah,” tegasnya.
Sementara itu, Hadi Setiawan selaku Korlap menyampaikan Kritik tajam kembali kepada DPRD Pandeglang terkait aktivitas kunjungan kerja (kunker) yang dinilai tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kunker yang kerap dilakukan ke berbagai daerah dengan dalih studi banding atau peningkatan kapasitas, justru dipandang hanya menghabiskan anggaran tanpa ada output yang jelas,” Tambahnya.
Disambung Aktivis Pergerakan, Arif Wahyudin mengatakan, Sejak periode kedua kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban (2021–2025), keuangan daerah dikabarkan mengalami defisit hingga Rp 80 miliar.
“Namun hingga kini, publik tidak pernah mendapat penjelasan jelas: defisit dari pos apa, untuk apa, dan siapa yang bertanggung jawab,” Katanya Arif.
Sambungnya Arif menyampaikan, ini bukan sekadar angka, tapi kejahatan politik anggaran. Hutang daerah yang konon sudah dibayar pada masa Dewi–Iing tetap menyisakan misteri.
“Jangan-jangan ini hanya akal-akalan politik kekuasaan,” tegas Arip Wahyudin (Ekek) dalam pernyataannya. Kepada Nusakata.com.
Dinilainya, Bukan hanya Pemkab yang dinilai bermain “politik gali lobang tutup lobang”, tetapi DPRD Pandeglang pun disorot karena dianggap mandul dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan.
“DPRD seolah hanya jadi stempel. Padahal rakyat butuh kejelasan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah diam, tak ubahnya wayang tanpa dalang. Rakyat Pandeglang jelas dirugikan,” ucap Arip.
Aditia Iksan Aktivis lain menambahkan, DPRD harus dipertegas dalam kinerja selama duduk di DPRD. Kata Adit, banyak anggaran yang diposisi tidak jelas dalam perencanaan untuk kinerja DPRD selama satu tahun.
“Lebih perhatikan lagi dalam mengurus soal kerakyatan di Pandeglang. Kita lihat, di jalur kereta api sampai labuan sana yang berdiri rumah begitu lama. Masih banyak yamg tidak layak huni diatasnya hidup bertahun-tahun disana,” ujar Adit.
Kata Adit, Kedepankan rasa manusiawi sebagai Wakil Rakyat, rasa tanggung jawabnya moral yang membawa wakil rakyatnya, Aspirasi masyarakat.
“Kesenjangan sosial masih banyak, rumah kumuh diatas rel kereta api masih banyak. Karena memang mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Tanahpun tak memiliki. Jadi tolong lebih kedepankan sifat kepeduliannya, jangan memikirkan perut sendiri DPRD Pandeglang,” Ucapnya.
