NUSAKATA.COM – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samawa (DEMA FH UNSA) melalui Bidang Pengawasan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025.
Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan rakyat Pulau Sumbawa dalam mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurut Doni Sanjaya Saputra, Pengurus DEMA FH UNSA Bidang Pengawasan, perjuangan untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah hal baru.
Sejak awal 2000-an hingga 2011, berbagai elemen masyarakat telah secara serius dan terstruktur memperjuangkan pemekaran ini.
Namun, moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2011 menghambat realisasi cita-cita tersebut.
“Moratorium ini sudah terlalu lama menjadi penghalang. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi, serta karakter masyarakat yang kuat, Pulau Sumbawa sangat layak berdiri sebagai provinsi mandiri,” tegas Doni.
Aksi blokade Pelabuhan Poto Tano dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap ketidakjelasan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjadi tuntutan konkret agar moratorium pemekaran daerah segera dicabut, khususnya untuk Pulau Sumbawa.
Doni menambahkan, perjuangan ini adalah langkah konstitusional dan beralasan, demi mewujudkan keadilan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, serta memperkuat otonomi daerah di Indonesia.
Ia juga menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah di Pulau Sumbawa — yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu — untuk bersinergi dan mendukung penuh gerakan rakyat ini.
“Kami berharap pemerintah pusat membuka mata dan hati untuk mendengarkan aspirasi tulus rakyat Pulau Sumbawa yang sudah bersabar terlalu lama,” ujarnya.
DEMA FH UNSA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan ini bersama seluruh elemen masyarakat.
Pulau Sumbawa siap menjadi provinsi!
PPS Harga Mati!
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat! Hidup Pulau Sumbawa!
Kontak Media:
Doni Sanjaya Saputra
Bidang Pengawasan DEMA FH UNSA
