NUSAKATA.COM – Rencana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) baru di wilayah Kodam Iskandar Muda menuai sorotan tajam dari kalangan Mahasiswa. Salah satu suara kritis datang dari Presiden Mahasiswa IAIN Langsa, Ahmad Subastian Tarigan , yang menganggap urgensi penambahan satuan militer tersebut. (19/6/2025).
Dalam pernyataan resminya, Ahmad menilai bahwa langkah militeristik ini justru menimbulkan keresahan dan kegelisahan, khususnya bagi masyarakat dan pelajar Aceh yang masih menyimpan trauma masa konflik bersenjata masa lalu.
“ Urgensinya seperti apa hingga harus membentuk empat batalyon baru? Rencana ini bisa mencederai perasaan masyarakat Aceh, yang telah berkomitmen membangun perdamaian melalui MoU Helsinki 2005,” ujar Ahmad Subastian.
Rencana penambahan empat batalyon itu mencakup wilayah Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil . Pihak TNI menyebutkan bahwa tujuan pembangunan tersebut adalah untuk memperkuat pertahanan wilayah dan mendekatkan diri dengan rakyat.
Namun bagi Ahmad dan kalangan pelajar lainnya, pendekatan tersebut dinilai tidak tepat.
“Kami menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan , apalagi jika dilandasi pendekatan militer. Aceh tidak kekurangan akademisi, ahli pembangunan, atau pemuda-pemuda yang berpotensi memajukan pertanian, peternakan, dan infrastruktur sipil,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Aceh saat ini bukan wilayah konflik , dan pembangunan berbasis militer seharusnya tidak menjadi prioritas.
“Yang lebih mendesak adalah pembangunan lapangan kerja, akses pendidikan yang merata, dan pelayanan kesehatan yang layak . Bukan menambah pasukan militer,” ujarnya.
Ahmad juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak mengisyaratkan anti-TNI, namun menolak kebijakan yang dinilai melanggar semangat perdamaian yang telah diperjuangkan oleh rakyat Aceh.
“Kami tidak anti TNI. Tapi kami anti pada kebijakan yang mengancam komitmen perdamaian . Kami tidak ingin sejarah kekerasan dan konflik bersenjata kembali terulang karena gagalnya elite politik menjaga isi dan semangat MoU Helsinki,” tutupnya.
