NUSAKATA.COM – Presiden Irlandia, Michael Higgins, mengusulkan agar Israel serta negara-negara yang menyediakan senjata kepada Israel dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan ini disampaikan setelah adanya laporan dari tim ahli independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida di Gaza.
Higgins menegaskan bahwa laporan ini sangat penting karena menyebutkan bahwa Israel telah melakukan empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi PBB 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan tersebut menunjukkan adanya upaya provokasi untuk melakukan genosida, dengan pejabat Israel menggunakan bahasa yang mendukung tindakan tersebut.
Komisi Penyelidikan Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel melaporkan bahwa setelah dua tahun investigasi terhadap serangan yang terjadi sejak 7 Oktober 2023, pasukan dan otoritas Israel terbukti terlibat dalam kejahatan yang memenuhi kriteria genosida.
Selain itu, Higgins juga mengkritik Uni Eropa (UE), yang menurutnya gagal bersikap tegas terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
“Saya percaya UE akan kesulitan mempertahankan integritasnya sebagai sebuah blok, ketika sebagian anggotanya memilih diam melihat penderitaan anak-anak yang kelaparan akibat kebijakan yang mengerikan ini,” ungkapnya. Dilansir Rabu, (17/9/2025).
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 90% dari rumah-rumah di Gaza telah hancur, fasilitas pendidikan lumpuh, dan layanan kesehatan serta fasilitas kesehatan reproduksi juga dihancurkan.
“Dengan kata lain, serangan ini mengancam kelahiran kehidupan itu sendiri,” tambahnya.
Higgins mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel agar segera menghentikan pembantaian warga sipil di Gaza.
Sejak Oktober 2023, hampir 65.000 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan udara dan darat yang tak henti-hentinya. Gaza hancur total, dengan jutaan warga menghadapi kelaparan dan kekurangan akses terhadap layanan kesehatan. ***
