NUSAKATA.COM – Kericuhan antara massa aksi dan seorang anggota DPRD Provinsi Banten kembali menyoroti buruknya hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang seharusnya mereka wakili.
Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II, mendatangi langsung massa aksi yang tengah melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten.
Aksi tersebut dilakukan warga untuk menuntut perbaikan jalan rusak di Kampung Nambo yang terdampak aktivitas kendaraan berat, seperti truk jayamix, dalam pelaksanaan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
Namun, kehadiran Musa tidak diiringi sikap menenangkan. Ia justru berbicara dengan nada keras, menunjuk ke arah warga, bahkan melontarkan ucapan bernada penghinaan kepada massa aksi yang tengah menyuarakan hak mereka atas akses infrastruktur yang layak.
Peristiwa ini memicu kecaman dari berbagai kalangan, salah satunya Ketua DPD HIMMA Kabupaten Lebak, Agus Jubaedi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai nilai demokrasi dan fungsi perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD.
“Ini bukan sekadar adu mulut. Ini mencerminkan sikap arogan seorang wakil rakyat. Ketika masyarakat menuntut hak atas kerusakan jalan akibat kebijakan pemerintah provinsi, respons yang diterima justru berupa kata-kata kasar,” ujar Agus, Kamis (15/1/2026).
Agus menilai, ucapan dan sikap Musa sangat tidak pantas, terlebih dengan posisinya sebagai pimpinan komisi yang seharusnya berperan sebagai penyalur aspirasi dan peredam konflik, bukan malah memperkeruh suasana.
“Ucapan tersebut bukan hanya merendahkan individu, tetapi juga merendahkan harkat rakyat. Jika wakil rakyat sudah kehilangan etika dalam berkomunikasi dengan konstituennya, maka yang rusak bukan hanya infrastruktur, melainkan juga moral politik,” tambahnya.
Ia juga mengaitkan insiden ini dengan fenomena nasional, di mana sejumlah pernyataan kontroversial elit politik pusat sebelumnya menuai kritik luas dari publik. Ironisnya, perilaku serupa kini justru muncul di tingkat daerah.
“Jika di tingkat nasional publik pernah dihebohkan oleh pernyataan sejumlah tokoh politik, hari ini masyarakat Banten menyaksikan langsung sikap wakil rakyat yang terkesan anti-kritik dan jauh dari nilai kerakyatan,” kata Agus.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan citra pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik DPRD Provinsi Banten sebagai lembaga.
“Ini mencoreng marwah DPRD Provinsi Banten. Rakyat bukan lawan, apalagi sasaran makian. Jika ada anggota dewan yang merasa berada di atas rakyat, berarti ia telah melupakan sumber mandat kekuasaannya,” pungkas Agus Jubaedi.
