NUSAKATA.COM – Pusat Kajian dan Riset Masyarakat (PURMA) menilai kepemimpinan Dewi–Iing selama 10 bulan 9 hari menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Kinerja pemerintahan dinilai mengalami peningkatan pesat, terutama dalam sektor pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil kajian kebijakan daerah, pemantauan kinerja layanan dasar, capaian pembangunan sektoral, serta analisis dinamika birokrasi pemerintahan daerah sepanjang satu tahun terakhir. Hal ini disampaikan Direktur PURMA, Ahmad Syafaat, kepada awak media pada Senin (29/12/25).
Ia menjelaskan, dalam perspektif teori New Public Service yang dikemukakan Denhardt dan Denhardt, pelayanan publik seharusnya menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang dilayani secara adil, inklusif, dan partisipatif, bukan sekadar penerima layanan administratif.
PURMA melihat bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan di Kabupaten Pandeglang sepanjang 2025 mulai bergerak ke arah tersebut. Hal ini tercermin tidak hanya dari peningkatan layanan dasar, tetapi juga percepatan pembangunan serta penguatan program pemberdayaan masyarakat yang langsung menyasar kebutuhan sosial dan ekonomi warga.
Ahmad Syafaat juga diketahui menjabat sebagai Ketua Yayasan Milenial Pandeglang Peduli.
“Berdasarkan hasil kajian PURMA, sejumlah perangkat daerah mencatat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori baik, terutama pada layanan administrasi kependudukan, kesehatan dasar, pendidikan, dan layanan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, dukungan terhadap sektor UMKM, serta program pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan tren kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kualitas pelayanan dan pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, lonjakan kinerja pada tahun 2025 mencerminkan konsistensi kebijakan, keberpihakan kepada masyarakat, serta stabilitas birokrasi yang relatif terjaga,” tegasnya.
Dari sudut pandang kepemimpinan transformasional, efektivitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari capaian administratif semata, tetapi juga dari kemampuan mendorong perubahan budaya organisasi, mempercepat pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
PURMA menilai kepemimpinan Dewi–Iing, meskipun belum genap satu tahun, telah menunjukkan arah tersebut. Hal ini terlihat dari meningkatnya respons pemerintah daerah terhadap pengaduan publik, membaiknya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta semakin terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, stabilitas pemerintahan daerah sepanjang 2025 dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan.
Dalam kerangka good governance, stabilitas birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
PURMA menilai kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan, percepatan pembangunan, dan penguatan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pada pengelolaan administratif internal.
Meski memberikan apresiasi, PURMA menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Ketimpangan kualitas layanan dan pembangunan antar kecamatan, keterbatasan transparansi data kinerja, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan publik menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dalam teori akuntabilitas publik, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan publik.
PURMA berpandangan bahwa capaian pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bawah kepemimpinan Dewi–Iing sepanjang 2025 menjadi fondasi awal yang kuat dan progresif.
Fondasi tersebut perlu terus diperkuat melalui konsistensi kebijakan, penguatan sistem pengaduan serta evaluasi berbasis data, dan komitmen menjadikan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah.
Ke depan, PURMA mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk terus mengembangkan model pelayanan dan pembangunan yang berorientasi pada warga, berbasis data, dan berkeadilan sosial agar manfaat kemajuan daerah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
