Nusakata.com – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespon putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengambulkan permohonan terhadap pengujian dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan MK menghapuskan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR.
Jimly menganggap putusan ini sebagai kado untuk Indonesia menghadapi Tahun Baru 2025 dan menyatakan bahwa penghapusan presidential threshold akan memperbaiki demokrasi di Indonesia.
“Alhamdulillah, akhirnya, MKRI mengabulkan permohonan PUU menghapus ketentuan mengenai ambang batas capres 20 persen untuk Pemilu 2029 yang akan datang.” ujar jimly
“Ini kado tahun baru 2025 yang mencerahkan bagi kualitas demokrasi kita di masa mendatang,” tulisnya di akun X pribadinya, @JimlyAs, dikutip pada Jumat (3/1/2025).
