NUSAKATA.COM – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) telah melewati perjalanan panjang. Semangat itu sudah tampak sejak awal 2000-an, bahkan mencapai puncaknya melalui Kongres Rakyat Pulau Sumbawa pada 27 Februari 2011.
Saat itu, lima daerah — Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima — bersatu mendorong pembentukan provinsi baru demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat.
Secara administratif, langkah-langkah formal telah ditempuh:
Pada 8 Maret 2011, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) menyerahkan berkas ke Pemerintah Provinsi NTB, yang kemudian mendapat rekomendasi resmi dari Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, pada Juli 2011.
Beliau menyatakan, “Provinsi Pulau Sumbawa memiliki potensi besar. Rekomendasi yang kami keluarkan saat itu didasarkan pada keyakinan bahwa Pulau Sumbawa siap untuk berkembang lebih cepat.”
(Pernyataan saat penandatanganan rekomendasi pembentukan PPS, Juli 2011) Namun perjalanan ini tidak mudah.
Moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 menjadi batu sandungan yang menahan banyak usulan, termasuk PPS.
Kini, pada tahun 2024–2025, angin segar kembali berhembus.
Tokoh nasional asal Sumbawa, Fahri Hamzah, secara terbuka menyatakan:
“Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah bentuk keadilan untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur NTB. Ini bukan hanya soal otonomi, tetapi soal kesejahteraan rakyat.”
(Pernyataan Fahri Hamzah saat diskusi publik, April 2024) Dukungan juga mengalir dari berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat dan alumni kampus.
Ketua Ikatan Alumni PMII Kabupaten Bima, Adiman, menegaskan:
“Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa adalah langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.”
Pertimbangan Objektif
Jika melihat dari sisi ekonomi, Pulau Sumbawa memiliki potensi luar biasa: sektor pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata menjadi basis ekonomi yang dapat dioptimalkan bila dikelola mandiri di bawah pemerintahan provinsi sendiri.
Dari segi sosial, pembentukan PPS memperkuat identitas budaya dan solidaritas masyarakat Sumbawa, Dompu, dan Bima.
Sementara itu, kesiapan administratif dan politik daerah sebenarnya telah lama dibangun.
Ketua Komite Pembentukan PPS (KP3S) menyampaikan dalam pidatonya:
“Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah cita-cita bersama masyarakat dari Bima, Dompu, Sumbawa, dan KSB, yang menginginkan pembangunan lebih merata dan terarah.”
(Kongres Rakyat Pulau Sumbawa, 27 Februari 2011) Tentu, tantangan tetap ada.
Kesiapan SDM, infrastruktur pemerintahan, dan tata kelola fiskal harus benar-benar matang untuk mendukung berdirinya PPS. Pembangunan tidak boleh berhenti pada pembentukan administratif saja, melainkan juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa harus dilihat sebagai bagian dari proses panjang yang memadukan semangat perubahan masa lalu dan peluang baru masa kini.
Dengan pendekatan rasional, kerja kolektif, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, cita-cita ini sangat mungkin diwujudkan.
Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya tentang status administratif, melainkan tentang perjuangan mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Samawa, Dompu, dan Bima.
Oleh : Doni Sanjaya Saputra
Mahasiswa Fakultas Hukum UNSA
