Pandeglang – Menanggapi pelantikan Kepengurusan KONI (Komite Nasional Olahraga Indonesia) Kabupaten Pandeglang periode 2023-2027 yang dijabat Rizki Aulia Natakusumah, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Untuk Perubahan (GEMPUR) menilai hal ini sebagai ajang politisasi memperkuat oligarki dan dinasti merupakan Preseden Buruk bagi dunia keolahragaan di Pandeglang, ungkap Didi Fudholi Pazri kepada awak media pada Jum’at, (26/01/24).
Sebaiknya dunia olah raga tidak perlu dipolitisir kepada ranah kepentingnan kekuasaan politik, yang seharusnya kinerja koni dipertanyakan di kabupaten pandeglang.
Karena banyak dunia olahraga diminati oleh masyrakat pandeglang, Seharusnya koni bukan stagnan dan juga sarat nilai kepentingan politik.
Didi, menilai meskipun berdasarkan keberadaan UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang telah merevisi klausul pada UU Keolahragaan sebelumnya yang memuat dengan jelas dan tegas larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI, tetapi hal ini Kami nilai jika KONI Pandeglang banyak diisi oleh pejabat publik atau PNS karena mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest) sehingga harapannya dipimpin oleh struktur pengurusan yang memang memiliki komptensi dalam bidang keolahragaan.
“Karena bagaimana KONI mau dikelola secara mandiri dan profesional jika pengurus sibuk dengan urusannya sebagai PNS atau pejabat publik yang akan sangat menyita waktunya.
Bisa dipastikan tidak akan fokus mengurus KONI dan berdampak pada prestasi dan kesejahteraan para atlet,” Tegasnya.
Menurut Didi sapaan akrabnya, mari kita buka mata semuanya khususnya warga Pandeglang, mau dibawa kemana arah jalan dunia keolahragaan jika di pimpin oleh pejabat yang sibuk dan tidak memiliki pemahaman dunia keolahragaan.
“Kami nilai hal ini sebagai preseden buruk serta ajang politisasi.” tutupnya**
