NUSAKATA.COM – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Supratman Andi Agtas, pada Rabu malam (28/5/30) di Rumah Makan Sari Ratu, Plaza Senayan, Jakarta Pusat.
Pertemuan hangat yang penuh nuansa kekeluargaan ini difasilitasi langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.
Ketua KP4S, Zakaria Surbini, mengungkapkan bahwa agenda ini merupakan bentuk lanjutan dari konsolidasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendapatkan status sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ia menegaskan bahwa KP4S adalah gerakan moral yang dibentuk sebagai wadah resmi perjuangan rakyat secara damai, legal, dan terstruktur.
“Sudah lebih dari dua dekade rakyat Pulau Sumbawa menanti hadirnya provinsi sendiri. Hilal itu belum tampak, namun malam ini kami mulai melihat secercah sinyal positif dari pemerintah pusat,” ujar Zakaria, yang akrab disapa Jack.
Zakaria menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang digelar di Jakarta pada 15 Mei lalu.
KP4S, menurutnya, hadir membawa suara rakyat dari lima kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Perwakilan dari masing-masing daerah turut hadir, antara lain:
Kabupaten Bima: Samudera Putera
Kota Bima: Muhammad Jafar
Kabupaten Dompu: Muhammad Syafi’i
Kabupaten Sumbawa: Dahlan
Kabupaten Sumbawa Barat: Whyu Kawiryan
Selain itu, turut hadir pula perwakilan generasi muda dan tokoh desa, seperti Alwan Hidayat, serta Wakil Bupati Sumbawa yang turut memfasilitasi pertemuan.
Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menyampaikan apresiasi kepada Menkumham atas kesediaannya menerima audiensi ini.
Ia menyatakan bahwa kehadirannya bukan dalam kapasitas politik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Saya hadir sebagai fasilitator karena suara rakyat Pulau Sumbawa adalah gerakan murni dari bawah,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menkumham Dr. Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia memastikan bahwa jika pembahasan RUU DOB kembali dibuka, maka Pulau Sumbawa akan menjadi salah satu prioritas yang dikawal secara serius.
“Saya konsisten berada di barisan perjuangan PPS. Tapi perjuangan ini harus dilakukan secara konstitusional dan damai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa segala bentuk perjuangan yang bersifat anarkis atau merusak fasilitas negara akan berseberangan dengan prinsip perjuangan itu sendiri.
Sementara itu, Alwan Hidayat menambahkan bahwa harapan masyarakat terus membesar, dan perjuangan ini tidak lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kebutuhan keadilan pembangunan.
“Kami ingin keadilan hadir lebih dekat, melalui pemerintahan yang lebih responsif dan terfokus pada karakteristik wilayah Pulau Sumbawa,” ucapnya.
Audiensi yang berlangsung lebih dari dua jam ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat legitimasi perjuangan rakyat lintas generasi, sekaligus membuka peluang baru untuk mengakselerasi lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai entitas pemerintahan baru di Indonesia Timur.
