NUSAKATA.COM – Rouf Ansyori, Ketua KNPI Kecamatan Cipeucang, berharap kepemimpinan Dewi-Iing dapat membawa perubahan signifikan dan menjadi harapan baru bagi Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, lemahnya pemerintahan Pandeglang selama ini disebabkan oleh kegagalan para pemimpin sebelumnya, yang berdampak pada buruknya sistem birokrasi di kabupaten tersebut.
Ia berharap kepemimpinan Dewi-Iing dapat menjadi angin segar dalam mewujudkan visi Pandeglang Emas 2045, dengan kepemimpinan yang baik dan fokus pada kerja nyata sebagai bupati dan wakil bupati.
Pandeglang, menurutnya, akan tetap terpuruk jika para pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah infrastruktur jalan di Pandeglang, yang menurutnya bisa membaik jika praktik setoran proyek dan proses lelang yang hanya bersifat formalitas dihilangkan. Praktik-praktik tersebut dinilai menjadi penyebab buruknya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Rouf juga meminta agar sistem koordinator proyek dihapus, karena hal ini justru merugikan pengusaha yang memiliki potensi untuk membangun Pandeglang dengan lebih baik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bupati dan wakil bupati terpilih harus menunjukkan ketegasan dalam menangani kecamatan-kecamatan yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana desa yang tidak transparan.
Ia mengungkapkan adanya indikasi pemotongan dana dalam program anggaran infrastruktur, sehingga pembangunan tidak maksimal, meskipun tetap lolos dalam proses monitoring kecamatan dan pemeriksaan inspektorat.
Pasca-Pilkada, ia juga mencermati langkah inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa di Pandeglang, yang terkesan tebang pilih. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik, terutama karena beberapa desa yang bermasalah hingga kini belum mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepemimpinan Dewi-Iing harus serius dalam mengawal pembangunan di Pandeglang agar terbebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Ia juga mengkritik kepemimpinan sebelumnya di bawah Irna-Tanto, yang dinilai tidak memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Meskipun kecamatan berada di bawah naungan bupati dan wakil bupati, jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan tegas agar menjadi efek jera, bukan malah dilindungi atau dipelihara.
Selain itu, ia berharap Pemkab Pandeglang dapat mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa izin. Keberadaan perusahaan ilegal dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, bahkan cenderung merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
