NUSAKATA.COM – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi birokrasi bersih di awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Banten ini menandai komitmen HMI Cabang Serang dalam mengawal pemerintahan baru agar tidak terjebak dalam praktik-praktik mekanika kotor yang berarti kepentingan politik. Aksi tersebut dilakukan didepan gedung DPRD Provinsi Banten.
Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman dalam orasinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi bersih adalah harga mati yang harus dijalankan sejak hari pertama Andra-Dimyati memimpin Banten.
Menurutnya, sejarah panjang Banten yang terkait dengan birokrasi transaksional harus segera diputuskan agar kepercayaan publik bisa diungkapkan.
“Kami hari ini turun ke jalan bukan sekedar aksi simbolis, tapi sebagai peringatan keras kepada Andra-Dimyati bahwa HMI Cabang Serang tidak akan tinggal diam melihat birokrasi Banten dikendalikan oleh kepentingan politik pragmatis. Pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten harus berbasis profesionalisme, bukan titipan elite,” tegas Eman Sulaeman saat ditemui di lokasi aksi.
Aksi ini juga menyoroti 14 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga saat ini masih kosong. HMI mendesak agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan memastikan tidak ada transaksi politik di baliknya.
“Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur membuka seluruh proses seleksi jabatan kepada publik. Jika ada indikasi jual beli jabatan, kami pastikan HMI Cabang Serang akan kembali menggelar aksi yang lebih besar,” lanjut Eman.
Selain masalah reformasi birokrasi, HMI Cabang Serang juga menuntut pemerintah baru membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat terkait program-program strategis daerah, termasuk program pendidikan gratis yang pernah berlisensi.
HMI menilai program pendidikan gratis harus dijelaskan secara rinci, mulai dari sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga jaminan kualitas pendidikan.
“Jangan jadikan pendidikan gratis sekadar janji politik tanpa arah. Kami meminta adanya penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana skema pendidikan gratis ini dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Banten,” tambahnya.
Aksi yang penandatanganannya dengan orasi bergantian dan pembentangan spanduk tuntutan ini berjalan tertib.
HMI Cabang Serang juga menghancurkan agar pemerintah baru Banten membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat.
“Hari ini aksi pertama kami, tapi kami pastikan ini bukan yang terakhir. Pemerintahan baru ini harus sadar, kepercayaan rakyat adalah amanah besar. Jika di awal saja sudah tertutup dan sarat kepentingan politik, kami pastikan gelombang perlawanan akan terus membesar,” pungkas Eman Sulaeman.
Hingga berita ini diturunkan, aksi HMI Cabang Serang berjalan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
