PANDEGLANG | Nusanews.co –
Dalam rangka menyambut Hari Otonomi Daerah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pandeglang dengan tegas mengajukan seruan untuk melakukan audit sosial terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kamis (25/04/2024).
Sebagai wadah perjuangan mahasiswa yang konsisten dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, GMNI Pandeglang merasa penting untuk memastikan kebijakan publik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Audit sosial yang diusulkan oleh GMNI Pandeglang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program – program dan kebijakan – kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam konteks pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan amanah otonomi daerah dan tak kalah pentingnya adalah tugas dan PR Bupati Pandeglang yakni Hj. Irna Narulita harus berjalan dengan misi yang tertuang dan di sepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari tahun 2021-2026.
Audit sosial ini bukan hanya sekadar alat untuk menyoroti ketidakberesan dalam implementasi kebijakan publik dalam aspek kesehatan, pendidikan, infrastuktur serta pilihan wajib pemerintahan. Akan tetapi juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sebagaimana yang termaktub dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terdapat 18 urusan Wajib Pemerintah, 8 Urusan Pemerintah Pilihan, serta 7 urusan pemerintah umum.
Sebagai yang dilakukan oleh GMNI Pandeglang Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang menjadi awal dalam melaksanakan audit sosial tersebut, karena berdasarkan laporan awal masyarakat banyak di temui keluh kesah masyarakat yang sangat mendesak, Kamis (25/04/2024).
Bung Maulana Yusuf Amrullah selaku Sekretaris DPC GMNI Pandeglang mengatakan, kegiatan yang di awali dengan analisis sosial perihal Hak-hak dan kebutuhan medis pasien yang berada di RSUD Pandeglang di lanjutkan dengan penyebaran brosur keluhan warga atas pelayanan yang ada di Rumah Sakit tersebut dan di temukan berbagai permasalahan yang tampak namun tidak dengan langsung di tangani dengan cepat seperti : pelayanan kepada pasien kritis, pasien rawat jalan, obat-obatan yang kurang tersedia dan berbagai fasilitas yang kurang terawat hingga profesionalisme para tenaga medis/tenaga pasien sehingga ini menjadi sebuah kendala bagi kenyamanan dan hak hidup warga negara,”Terang Yusuf.
Hata selaku Ketua DPC GMNI Pandeglang menyampaikan Audit sosial ini di latar belakangi oleh kondisi objektif di lapangan sehingga di perlukan adanya sebuah gerakan sebagai alarm tanda pengingat bagi pembuat kebijakan, agar perumusan pelaksanaan kebijakan publik harus di implementasikan dengan mengutamakan khalayak. Untuk kedepannya pasti kita akan melakukan hal yang serupa dengan aspek-aspek yang berbeda tentunya.
Lanjut Hata, GMNI Pandeglang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan ikut berperan aktif dalam proses audit sosial ini. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, diharapkan hasil audit sosial dapat menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi dan perbaikan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara substansial tidak hanya sekedar prosedural semata,”Pungkasnya. (Diki Kurniawan)
