NUSAKATA.COM — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah bertajuk Bumi Saka Mese Nusa. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah melalui investasi.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBB, Abu Silawane, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD SBB, Gedung SKB Kairatu, Kecamatan Kairatu, Senin (29/9/2025).
Menurut Abu, investasi perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang terjadi pada PT SIM. Ia menilai kasus investasi di sektor perkebunan itu menjadi catatan suram yang harus dijadikan pelajaran.
“Kedepan, investasi jangan hanya dipandang sebagai sumber pendapatan semata. Investasi harus menjadi solusi bagi peningkatan pendapatan daerah tanpa menimbulkan masalah baru,” tegas Abu.
Ia menekankan, pemerintah daerah harus terlibat sejak tahap penjajakan hingga operasional agar dapat mengidentifikasi sekaligus meminimalisir potensi konflik maupun kerugian bagi masyarakat dan daerah. “Peran pemerintah sangat strategis dan penting. Karena itu, dituntut tanggung jawab dan ketulusan untuk menarik investasi yang sehat masuk ke daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abu mengingatkan agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan, seperti adanya oknum atau instansi tertentu yang mengambil keuntungan pragmatis dari konflik investasi, harus diberantas. “Sikap semacam itu harus dibasmi agar tidak menghambat investasi. Ketegasan Pemda SBB sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti kesiapan daerah menghadapi program strategis nasional Maluku Integrated Port. Menurut Silawane, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus merencanakan sejak dini langkah-langkah untuk mempersiapkan sumber penerimaan dari berbagai sektor ketika proyek tersebut mulai dikerjakan hingga beroperasi.
“Apakah kita harus menunggu waktu baru kemudian berpikir, ataukah sejak dini kita harus mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang didukung perangkat hukum memadai untuk melindunginya?” tutup Abu Silawane.
