NUSAKATA.COM – FGD Perhapi Sumsel X FP2M Lahat Bahas PPM Perusahaan Tambang, Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sumatera Selatan bersama Forum Pemerhati dan Penggiat Pemberdayaan masyarakat (FP2M) Lahat berlangsung di gedung pertemuan Pemkab Lahat, Selasa (09/09/2025).
Acara ini di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, camat, serta ketua forum kades dari berbagai kecamatan. Tema yang di angkat adalah “Kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perusahaan pemegang IUP pertambangan di Kabupaten Lahat”.
Mewakili Bupati Lahat, H. Bursah Zarnubi, Wakil Bupati Widia Ningsih dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) merupakan kewajiban yang di amanatkan oleh undang-undang, khususnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945, serta regulasi Kementerian ESDM terkait tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.
Perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Lahat wajib menjalankan program PPM sesuai ketentuan program.
” Ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus nyata dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah lingkar tambang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup Lahat Widia Ningsih menyoroti kondisi Kabupaten Lahat yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah namun masih menghadapi tantangan tingginya angka kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah perusahaan dan masyarakat agar PPM dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.
“Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya tercatat di atas kertas, tetapi harus ada pemerataan manfaat dan keberlanjutan PPM harus menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Lahat juga menegaskan rencana pembentukan Satgas khusus yang akan mengawal pelaksanaan PPM di Kabupaten Lahat agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
FGD ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, perwakilan perusahaan tambang organisasi masyarakat dan perangkat desa diskusi di harapkan menghasilkan rekomendasi konkret mengenai implementasi PPM yang efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Lahat. (Robby/Nusakata.com)
