Menu

Mode Gelap
 

DPD KNPI Maluku Desak PT Pelindo Tingkatkan Fasilitas dan Keamanan Pelabuhan di Ambon

- Nusanews.co

1 Jul 2025 22:04 WIB


					Foto / Ketua DPD KNPI Maluku Perbesar

Foto / Ketua DPD KNPI Maluku

NUSAKATA.COM – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Maluku mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Desakan ini disampaikan setelah ditemukannya berbagai permasalahan di ruang tunggu pelabuhan yang dinilai tidak layak digunakan oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Wandri Makassar, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan langsung tim KNPI, kondisi ruang tunggu Pelabuhan Yos Sudarso sangat memprihatinkan. Toilet yang tidak layak, fasilitas umum yang rusak, serta kebersihan yang buruk menjadi sorotan utama.

“Kami sangat menyayangkan kondisi ruang tunggu yang kotor dan tidak memberikan rasa nyaman. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kualitas pelayanan publik dari PT Pelindo,” ujar Wandri saat ditemui di Ambon. Selasa, 1/7/2025).

Lebih lanjut, KNPI Maluku juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk barang di pelabuhan, termasuk maraknya pengiriman bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Pulau Buru, tepatnya wilayah Gunung Botak yang dikenal sebagai lokasi tambang emas rakyat.

Menurut Wandri, lemahnya kontrol atas distribusi barang berisiko ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Maluku.

“Kami meminta PT Pelindo untuk tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, terutama dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna pelabuhan,” tambahnya.

DPD KNPI di bawah kepemimpinan Faisal Syarif Hayoto dan Almindes Falantino Syauta menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu-isu pelayanan publik dan pengelolaan pelabuhan demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami berharap PT Pelindo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur pelabuhan dan meningkatkan sistem pengawasan agar potensi pelanggaran maupun bahaya bisa dicegah sejak dini,” tutup Wandri. (Ibn)

Baca Lainnya

Aktivis BKB Nilai DPMPD dan Inspektorat Tak Jalankan Fungsi Pengawasan Program Desa

2 July 2025 - 03:23 WIB

IPNU-IPPNU Kabupaten Pandeglang Audiensi dengan Wakil Bupati, Bahas Pendidikan dan Penguatan Kader Pelajar NU

1 July 2025 - 20:40 WIB

Hari Bhayangkara ke-79, Muda Care Indonesia Serukan Sinergi Polri dan Pemuda Bangun Indonesia

1 July 2025 - 17:56 WIB

Polres Lahat Gelar Upacara Hari Bhayangkara Ke-79 dan Syukuran Penuh Khidmat di Pendopoan Bupati

1 July 2025 - 15:12 WIB

Diduga Pembangunan Toilet SMPN 3 Picung Retak-Retak, Kata Somasi Kepada Jurnalis Muncul

1 July 2025 - 10:47 WIB

CV. Falaha Dahril Diapresiasi Warga Kampung Sawit Dua, Desa Taman Sari

1 July 2025 - 06:17 WIB

Trending di Daerah