NUSAKATA.COM – Para petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO kembali menggelar unjuk rasa di Banjarsari, Lebak, Banten, Senin (19/5/2025), menuntut ganti rugi dari pihak PTPN IV Kertajaya. Mediasi yang diadakan antara perwakilan petani, Ketua APKASINDO Banten H. Wawan, DPRD Provinsi Banten (diwakili oleh Musa Weliansyah), Disperindag, dan manajemen PTPN IV yang kini bergabung dengan PTPN III dan PTPN VIII wilayah Jawa Barat–Banten, tidak menghasilkan kesepakatan.
Musa Weliansyah menyampaikan bahwa tuntutan petani terkait kerugian akibat penyusutan timbangan sudah disampaikan, bahkan Disperindag membenarkan adanya kekeliruan dalam hasil timbang. Namun, pihak perusahaan tetap bersikukuh baru akan membayar jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Pihak perusahaan menyatakan baru akan membayar setelah ada putusan pengadilan. Ini tertulis dalam surat jawaban resmi mereka,” jelas Musa kepada peserta aksi.
Ia juga mengimbau kedua belah pihak untuk tidak saling mempertahankan ego dan segera mencari solusi terbaik. Perusahaan juga meminta agar hasil uji timbangan dilakukan oleh lembaga berwenang yang bisa membuktikan sejak kapan terjadi penyimpangan.
Musa menegaskan bahwa jika dalam tiga hari tidak ada kejelasan, maka jalur hukum perdata akan ditempuh. Ke depan, menurutnya, uji timbangan berkala perlu dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan yang merugikan petani.
Sementara itu, Ketua APKASINDO Banten H. Wawan menyatakan bahwa jika dalam tiga hari tidak ada titik temu, pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar dan tetap akan membawa masalah ini ke jalur hukum.
“Kami akan terus memperjuangkan hak kami, baik lewat aksi maupun upaya hukum. Kami tidak gentar menghadapi siapa pun,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN IV Kertajaya belum memberikan pernyataan resmi atas tuntutan para petani sawit yang berasal dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Sebagai informasi, konflik ini berawal dari dugaan penyusutan hasil timbangan yang merugikan petani sawit. Unjuk rasa tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, serta diikuti oleh berbagai LSM dan organisasi masyarakat. (Jat)
