NUSAKATA.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.
Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan di Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa langkah awal akan difokuskan pada sektor-sektor kunci.
“Ekonomi hijau akan berfokus pada pemulihan lahan secara berkelanjutan, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, pengembangan industri ramah lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir dan laut rendah karbon, serta energi terbarukan,” ujar Maliki, Kamis (1/5/2025).
Maliki menambahkan bahwa penerapan ekonomi hijau nantinya akan diperluas ke seluruh sektor dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, mitra pembangunan, serikat pekerja, dan komunitas masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan proses transisi berjalan adil agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam upaya menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Maliki mengungkapkan bahwa pemerintah memperkirakan ekonomi hijau memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.
Sekitar empat juta pekerjaan ramah lingkungan diperkirakan muncul pada 2025, setara dengan 2,7% dari total pekerjaan nasional. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 5,3 juta pada 2029, atau sekitar 3% dari total pekerjaan.
“Selain itu, peluang di sektor hijau sangat besar. Pada 2025, terdapat potensi sekitar 56 juta pekerjaan, yang bisa meningkat menjadi 72 juta pada 2029,” terang Maliki.
