NUSAKATA.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 16 Juni 2025, di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dua isu krusial yang dinilai mencerminkan ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan di tubuh institusi kepolisian daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, menyampaikan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh mangkraknya program penanaman jagung di wilayah Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Program tersebut dikelola oleh PT BIBO dan melibatkan langsung Polda Banten dalam pelaksanaannya pada Januari 2025.
“Penanaman jagung oleh Polda Banten kami nilai tidak memberikan manfaat yang jelas. Seharusnya program ini dijadikan upaya nyata untuk menopang ketahanan pangan nasional, bukan sekadar ajang formalitas belaka. Buktinya, lokasi penanaman dan hasil panen tidak jelas, ini cenderung menjadi bentuk pembodohan publik,” ujar Ilham.
HMI menilai ketidakjelasan ini sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. Menurut Ilham, hal ini juga harus menjadi bahan introspeksi institusional bagi Polri, khususnya di jajaran Polda Banten.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti insiden kebakaran gedung Mapolda Banten yang terjadi beberapa bulan lalu. Mereka mendesak agar Polda Banten secara terbuka mengungkap penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya dokumen penting yang ikut hangus terbakar.
“Kami khawatir bukan hanya bangunannya yang terbakar, tapi juga dokumen-dokumen penting terkait penanganan kasus hukum maupun laporan dari masyarakat. Jika hal ini benar, maka ini adalah kemunduran serius dalam akuntabilitas lembaga,” ujar Ilham.
Dalam pernyataan akhirnya, HMI mendesak Kapolda Banten untuk mengusut tuntas dua persoalan tersebut dan membuka informasi secara transparan kepada publik. Jika Kapolda tidak mampu menyelesaikannya secara profesional dan terbuka, HMI menyatakan akan meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Banten dari jabatannya.
“Kami tidak ingin institusi penegak hukum kehilangan kepercayaan publik. Bila tidak ada penyelesaian konkret, maka Kapolri harus segera bertindak tegas dengan mencopot Kapolda Banten,” tutup Ilham.
