NUSAKATA.COM – Pemerintah Tiongkok secara resmi menolak menyetujui rencana pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat. Penolakan ini datang setelah Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor.
Reuters, mengutip dua narasumber yang terlibat langsung dalam proses negosiasi antara AS dan Tiongkok, melaporkan bahwa kesepakatan pemisahan hampir mencapai tahap akhir pada 2 April 2025. Rencana tersebut mencakup pembentukan entitas baru berbasis di AS yang akan mengelola operasional TikTok di wilayah Amerika.
Entitas baru itu direncanakan mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor asal Amerika Serikat, sementara ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berasal dari Tiongkok, tetap akan memiliki 20% kepemilikan.
Kesepakatan tersebut kabarnya telah memperoleh persetujuan dari berbagai pihak, termasuk para investor TikTok, ByteDance, dan otoritas Amerika. Namun, perubahan mendadak dalam kebijakan perdagangan AS menggagalkan proses finalisasi perjanjian tersebut.
Pada Jumat, 4 April 2025, Presiden Trump mengumumkan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang memperbolehkan TikTok terus beroperasi di AS selama 75 hari ke depan, sambil menunggu hasil akhir negosiasi akuisisi.
Di sisi lain, ByteDance mengonfirmasi bahwa mereka sedang aktif berkomunikasi dengan pemerintah AS guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan bisnis TikTok di Amerika.
Penolakan dari Tiongkok disebut terjadi setelah Presiden Trump pada 2 April 2025 menandatangani kebijakan baru yang memberlakukan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang masuk ke AS, efektif per 5 April 2025.
Trump juga mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS, yang akan diberlakukan mulai 9 April 2025.
Menurut laporan NBC News, kebijakan tarif ini memicu gangguan terhadap kesepakatan pemisahan TikTok, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang Tiongkok.
Kini, masa depan TikTok di AS kembali berada dalam ketidakpastian, di tengah memanasnya hubungan dagang dan politik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut.
