Pandeglang (NNC) – Pengunduran diri Ketua RT/ RW di Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten masih jadi polemik dikalangan masyarakat dan mahasiswa.
Pasalnya, hak dari para Ketua RT dan RW yang mengundurkan diri dengan alasan tidak dilibatkannya dalam pendataan dan pemberian bantuan sosial tersebut.
Hal ini terungkap dari beberapa kejadian penerimaan pemanfaatan Bansos di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diantaranya terjadi pada Kecamatan Jiput, Sindangresmi, Kaduhejo serta Kecamatan Mandalawangi.
Dian Ardiansyah selaku aktivis mahasiswa menyoroti Polemik tersebut, menurutnya peran penting Ketua RT/RW dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dipastikan dalam hal pendistribusian Bantuan Sosial (bansos) agar berjalan tepat sasaran.
“Bila RT/RW cakap memimpin warganya, segala perbedaan serta polemik yang timbul dapat diselesaikan dengan baik” Ujarnya kepada awak media, Jum’at (22/03/2024).
Dian Ardiansyah juga menyayangkan pasca penerimaan Bantuan Sosial diduga terjadinya pemanfaatan para oknum yang tidak bertanggungjawab yakni pungutan liar atau penyunatan penerimaan Bansos ini.
“Para Ketua RT dan Ketua RW ini kan ujung tombak, mereka adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka faham betul mana warga penerima BLT, bantuan PKH, dan bantuan lainnya, namun saya juga menyayangkan adanya dugaan pungutan liar yang terjadi dan saya mengutuk keras jika benar adanya penyunatan bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh KPM sebagaimana tertuang dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Perpres nomor 87 tahun 2016,” Tambahnya.
Dirinya berharap agar para Kepala Desa / Penjabat Sementara (Pjs – Read) bahkan dinas terkait dapat memberikan pembinaan dan mensosialisasikan Program Pemerintah kepada masyarakat Bagi yang bukan Penerima Manfaat serta Pentingnya melibatkan RT/ RW
“Seharusnya Kepala Desa dan Dinas DPMPD bahkan DINSOS Kabupaten Pandeglang memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dengan melibatkan Perangkat Desa, Karena saat ini terdapat Penjabat sementara yang memimpin Pemerintahan Desa, tidak memahami karakteristik warganya serta situasi dan kondisi Wilayahnya” Tegasnya.
