Nusakata.com – Aktivis meminta Pemerintah segera evaluasi dua program yang ada di desa yaitu program BUMDes dan Ketahanan Pangan (Katapang) desa, pasalnya kedua program tersebut banyak gagal di setiap daerah. (20/11/2024)
Mengamati hal tersebut, aktivis Lebak, Bucek meminta pemerintah untuk evaluasi kedua program tersebut, karena menurutnya kedua program tersebut banyak gagal dalam penerapannya.
“Karena BUMDes dan Katapang desa ini kami amati banyak kegagalan dalam implementasi kegiatannya, kita minta pemerintah evaluasi agar diperbaiki sistem penerapannya,” ujarnya, Senin 19 November 2024.
Bucek pun menegaskan agar pemerintah menghentikan program BUMDes dan Katapang, jika sudah tidak dapat diperbaiki.
“Adapun kami meminta agar BUMDes dan Katapang desa dihentikan jika tidak dapat diperbaiki. Karena pada akhirnya hanya membuang anggaran pemerintah, rentan diselewengkan, tidak tepat sasaran dan tepat guna. Ya minimal anggaran kedua program tersebut di blokir dulu, jika 2-3 tahun sebelumnya terus mengalami kegagalan,” tegasnya.
Lanjutnya, program BUMDes dan Katapang desa menurutnya program yang sangat bagus dari pemerintah, namun amat disayangkan gagal dalam penerapannya.
“BUMDes ini tujuan programnya bagus, pada skala nasional seperti BUMN, sedangkan di daerah BUMD, tujuannya selain agar meningkatkan PADes jika di desa dan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Katapang desa, merupakan program agar stabilitas ketahanan pangan tetap terjaga yang termasuk program prioritas dari Pemerintah Pusat.
Pengamatan kami pun di beberapa desa memang kedua program ada yang berhasil, namun jika dibandingkan dengan yang gagal, kedua program tersebut mayoritas kita anggap banyak sekali yang gagal dibandingkan dengan yang berhasil,” tambahnya.
Diakhir pengamatannya, menurut Bucek, kerugian negara akibat kegagalan BUMDes dan Katapang desa cukup besar.
“Jika kita gabungkan seluruh desa di semua daerah di negara ini, kegagalan BUMDes dan Katapang sebenarnya bernilai fantastis kerugian negaranya. Namun anehnya, kedua program tersebut tetap dijalankan dan anggarkan. Ya minimal kita minta pihak APIP dan APH melakukan pemeriksaan secara insentif di seluruh desa, khusus untuk pertanggungjawaban kedua program tersebut,” tutupnya. ***
