NUSAKATA.COM – Bantuan Pemerintah melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2025 membagikan smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke 330 ribu sekolah hingga akhir 2025 untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Bantuan ini adalah bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran yang menargetkan seluruh jenjang sekolah, baik negeri maupun swasta.
Bantuan Smart TV ini sudah diterima sekolah-sekolah di Lebak Banten. Namun miris, belum berselang lama Smart TV ini diterima sekolah, diduga dijadikan ajang bisnis.
“Kami mendengar info, tiap-tiap sekolah SDN maupun swasta di Kecamatan Malingping dan Wanasalam telah mengadakan kegiatan nonton di sekolah dengan membayar iuran Rp 13.000/siswa. Kami pun menduga hal serupa di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Lebak,” ujar Bucek, Senin 6 Oktober 2025.
Menurut Bucek, pihak ketiga yang diduga mengantongi rekomendasi pihak dinas mendatangi seluruh sekolah, lalu memutar film literasi pendidikan.
“Info yang kami dapat, pihak ketiga yang diduga bernama media literasi ini mempunyai rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Sehingga hampir semua sekolah SDN melakukan kegiatan ini. Dugaan ini kuat, karena biasanya kalau tidak ada rekom dari dinas atau pejabat tertentu, dipastikan mayoritas sekolah menolak,” ungkapnya.
“Ya sebenarnya kami apresiasi saja jika memang pemutaran video literasi pendidikan ini bermanfaat bagi siswa. Hanya saja kejanggalannya, hampir semua sekolah kini mempunyai jaringan internet. Pihak sekolah pun dapat memutar video apapun di smart TV dengan jaringan internet tersebut. Sehingga kami duga ada pihak yang memanfaatkan dan menjadikan ajang bisnis pada kegiatan tersebut,” tambah Bucek.
Terpisah, beberapa Kepala Sekolah SDN baik di Kecamatan Malingping maupun Kecamatan Wanasalam, dipertanyakan perihal ini terkesan ada yang ditutup-tutupi. Sejumlah Kepala Sekolah pun dipertanyakan hal tersebut banyak yang enggan menjawab.
“Oh itu, ya itu yang datang ke sekolah. Apa ya namanya, saya lupa media literasi atau apa gitu. Mereka juga memang rekomendasi dinas. Kalau ga salah suratnya juga ada, tapi saya ga megang,” kata Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui WhatsApp messenger, tidak menjawab pesan. ***
