NUSAKATA.COM – Di tengah semangat membenahi pendidikan dari akar rumput, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Pandeglang, Dian Ardiansyah, menyuarakan dukungan atas langkah Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam program rehabilitasi dan pembangunan sekolah.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi di tahun pertama masa jabatan mereka.
Namun bagi Dian, dukungan bukan berarti tanpa pengawasan. Ia dengan tegas menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap langkah pelaksanaan program tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi fokus pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, terutama di daerah-daerah pelosok yang selama ini terpinggirkan. Tapi saya juga ingin menegaskan, jangan sampai program ini dijadikan ladang oleh segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri. Ini soal masa depan anak-anak kita,” ujar Dian. (04/06/2025)
Dalam pandangannya, pembangunan pendidikan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi masa depan. Oleh karena itu, katanya, organisasi kemahasiswaan harus dilibatkan sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai pelengkap simbolik.
“Mahasiswa punya idealisme dan semangat pengabdian. Kami siap ikut mengawal dan berkolaborasi agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, dalam berbagai kunjungan lapangannya menemukan realitas yang memprihatinkan: banyak sekolah yang masih berdiri dengan kondisi memprihatinkan. Ruang kelas rusak, sanitasi buruk, dan fasilitas penunjang seperti perpustakaan maupun laboratorium hampir tidak tersedia.
“Di awal kepemimpinan saya dan Bu Dewi, kami fokus pada sektor pendidikan karena kami tahu ini adalah fondasi utama masa depan Pandeglang,” ujar Iing saat meninjau sekolah di Kecamatan Cisata, Rabu (4/6/2025).
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Pandeglang menggelontorkan anggaran sebesar Rp75 miliar melalui program Penuntasan Desa Wajib Belajar, yang diarahkan secara khusus untuk rehabilitasi dan pembangunan fasilitas sekolah.
“Saya terus turun langsung ke lapangan. Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Anggaran sebesar ini tidak boleh salah arah. Kami harus benar-benar mendengarkan kebutuhan sekolah, bukan sekadar menjalankan proyek,” tegasnya.
Program ini menyasar desa-desa yang selama ini jauh dari perhatian, menyentuh anak-anak yang belajar di ruang kelas nyaris roboh dan guru-guru yang mengajar dengan keterbatasan.
Bagi Dian dan HMI Pandeglang, inilah kesempatan untuk menyatukan langkah: antara pemerintah, pemuda, dan masyarakat. Menyatukan semangat membangun yang tidak berhenti di angka-angka APBD, tetapi menyentuh hingga ke jantung realitas sosial.
“Jangan biarkan program ini kehilangan ruhnya karena kepentingan pribadi. Ini bukan sekadar rehabilitasi bangunan. Ini adalah upaya membangun harapan, mengangkat martabat, dan menanam benih masa depan,” pungkas Dian.
