NUSAKATA.COM – Sebuah rekaman video yang menampilkan ketegangan antara anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, dan massa aksi dari Aliansi Rakyat Mahasiswa Pemuda dan Santri (RAMPAS) ramai beredar di media sosial.
Insiden tersebut terjadi saat aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (8/1/2026).
Aksi demonstrasi itu digelar sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan pada ruas Kampung Cikeusik–Nambo–Citawi di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.
Kerusakan diduga disebabkan oleh lalu lalang kendaraan berat pengangkut beton (jayamik) yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan Pasirtuhur–Cikeusik, salah satu program Pemerintah Provinsi Banten.
Para demonstran menyampaikan bahwa kondisi jalan yang rusak parah telah mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Situasi diperburuk dengan rusaknya saluran drainase serta terjadinya longsor di beberapa titik jalan.
Setelah berhasil memasuki area KP3B, massa aksi akhirnya diterima oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun, di tengah dialog berlangsung, anggota DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah datang dan turut menemui para peserta aksi.
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan yang memicu ketegangan antara Musa Weliansyah dan massa aksi. Peristiwa itu terekam kamera dan kemudian menyebar luas di media sosial, sehingga memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Sarnata, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA), membenarkan adanya insiden tersebut.
“Memang benar, sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten,” kata Sarnata.
Ia menegaskan bahwa tidak ada persoalan pribadi antara dirinya maupun warga Kampung Nambo dengan anggota dewan yang bersangkutan.
“Secara pribadi dan sebagai warga Kampung Nambo, kami tidak memiliki masalah dengan beliau. Namun, kami menilai sikap yang ditunjukkan terkesan tidak mendukung adanya aksi ini,” ujarnya.
Sarnata menambahkan bahwa tujuan utama aksi tersebut adalah meminta kejelasan serta tanggung jawab pemerintah atas kerusakan infrastruktur yang dialami masyarakat.
“Tuntutan kami sebenarnya sangat sederhana, yakni kepastian perbaikan jalan yang rusak, drainase yang hancur, serta pembangunan penahan atau dam di beberapa titik rawan longsor agar tidak membahayakan warga,” pungkasnya.
