NUSAKATA.COM – Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana desa (DD) yang sebelumnya alasan di Silpakan kini dikabarkan akan di bagikan senin atau kamis oleh Desa Salapraya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Minggu, (4/1/2026).
Yang sebelumnya di keluhkan warga Desa Salapraya, Kecamatan Jiput. Para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sempat menanyakan haknya kepada Desa.
Dengan alasan sebelumnya di Silpakan dana BLT tersebut, kini akan di salurkan oleh pihak Desa.
Warga yang statusnya tidak mau disebutkan harus menahan kekecewaannya lantaran haknya selama satu tahap pertiga bulan tidak diberikan.
Ia meminta agar jajaran Desa Salapraya Transparan mengenai hak mereka yang sebagai penerima.
“Kami minta transparansi atas 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) haknya dikemanakan,” keluhnya warga.
Sebelumnya, tim redaksi nusakata.com meminta tanggapan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas laporan yang di himpun.
BPD menjelaskan, bahwa ia merasa tidak mengetahui secara jelas atas hal BLT. Akan tetapi, ia menanyakan kepada pidak terkait, bahwa untuk wilayah jiput soal BLT sudah cair semua.
“Saya menanyakan ke beberapa desa lain bahkan ke pihak Kecamatan Jiput, bahwa untuk BLT semuanya sudah di cairkan,” ujarnya.
Kata Ukon BPD Desa Salapraya, bahkan ia juga sudah menanyakan ke pihak Desa Salapraya soal BLT tersebut, karena masyarakat sebagai penerima menanyakan.
“Bahkan pihak Desa Salapraya tidak mengajak musyawarah ke pihak BPD, untuk mana saja yang di silpakan,” ucapnya kepada nusakata.com.
Ditambahkan, Badru Aktivis Pergerakan menyampaikan, soal dana BLT di Desa Salapraya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang tidak masuk akal.
Kata dia, informasi yang di gali bahwa itu tidak masuk silpa BLT tersebut. Karena itu sifatnya Bantuan tunai Untuk Masyarakat.
“Ada-ada saja BLT di silpakan. Kita sudah menanyakan ke berbagai pihak bahwa itu tidak di silpakan,” ungkapnya.
Kata dia, Tapi kabarnya hari senin atau kamis di bagikan BLT tersebut oleh pihak Desanya.
Kita harus kawal sampai di bagikan. Hal ini jangan terulang kembali. Kepala Desa harus di tuntut untuk bertanggung jawab,” ungkapnya.
Sebelumnya, tim redaksi menanyakan hal tersebut melalui pesan WhatsApp ke Kepala Desa. Akan tetapi tidak menjawabnya.
