NUSAKATA.COM – Capain target PAD retribusi Dinkoperindag dari Sektor retribusi jasa umum dan jasa usaha diantaranya, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan retribusi terminal diduga sampai akhir tahun 2024.
Aktivis menduga, hal itu hanya tercapai sebesar Rp 1.427.922.000 atau sebesar 41,85% dari target sebesar Rp 3.412.000.000 kurang lebih.
“Hal ini kami anggap bentuk dari sikap ketidak seriusan pengelolaan dan lemahnya pengawasan OPD Dinkoperindag Pandeglang,” Ucap Amin Widi.
Kata Amin, Jika mengacu kepada capian PAD retribusi Dinkoperindag Tahun 2023 hanya sebesar Rp 1.719.045.045 dari target 3.078.830.000 atau hanya tercapai sebesar 55,83%. Artinya, untuk tahun 2024 lebih buruk dari tahun 2023 sebelumnya.
Aktivis Pandeglang, Amin Widhi Handoko, menyayangkan capaian retribusi PAD yang di bebankan kepada Dinkoperindag tahun 2024 lebih rendah.
“Hal ini kami menduga sangat mungkin terjadi kebocoran dan lemahnya petugas Penarik retribusi di dinkoperindag,” Ujarnya.
Amin meminta, Kepala Dinas Dinkoperindag Kabupaten Pandeglang harus bertanggung jawab dalam capaian PAD Retribusi Tahun 2024.
Menurut Amin, Disisi lain kita mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dalam upaya membentuk Satgas optimalisasi pendapatan daerah, tetapi hal itu harus di dukung dengan sanksi apabila kedapatan Satgas atau OPD terkait melalukan tindakan penyimpangan.
“Karena tentu kami berharap Target PAD pandeglang bisa naik dan tertarik maksimal,” Jelasnya.
Atas adanya kritikan dari Aktivis Pandeglang, Pihak UPT Pasar Badak Pandeglang, Asep Dede Muhamad Akib SE mengatakan, Soal PAD Pasar yang berada di kabupaten pandeglang.
“Hal ini juga sangat berdambak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang,” Ucap Asep Dede Muhamad Akib, SE kepala upt Pasar Badak Pandeglang, Kamis, (17/04/2025).
Lanjut Asep, mengapa PAD kita turun, karna pemda hanya menyewakan jasa kios dan lapak-lapak di pasar.
“Itupun kita membebankan pada pedagang mengikuti aturan Perda Nomor 4 tahun 2023 tahun lalu, target 3 miliar lebih, namun kita hanya bisa menerima dari para pedagang hanya beberapa persen,” Ungkapnya.
“Karna maaih banyak yang belum sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab kepada lahan pemda,” Tambah Asep.
Asep menjelaskan, kita mempunyai kios hanya 1200 kios, namun yang aktif berjalan hanya 600 sampai 700 kios yang berjalan, masih banyak lagi yang kosong bahkan sampai rusak roling nya.
“Pedagang juga hanya kita bebankan dengan biaya 25 Ribu per m² untuk kios. Namun jika untuk sewa lapak pelantara hanya 10 Rb per m², itupun masih banyak yang belum sadar bayar,” Jelasnya.
Asep juga menambahkan, kami sudah memaksimalkan untuk membantu agar PAD kita naik.
“Namun sudah memaksimalkan, bahkan dalam 1 bulan saja pajak parkir dalam 1 bulan sudah bisa menghasilkan Rp 8.500.000 perbulan, 1 tahun mampu menghasilkan Rp 90.000.000 juta, sampai Rp 100.000.000 juta dan lagi bulan February tahun 2025 kemarin kita mendapatkan hasil Rp 200.000.000 juta,” Terangnya.
“Untuk bulan April tahun 2025 per tanggal 11 kemarin sudah masuk Rp. 700.000.000 juta. Jika di totalkan sudah sampai 1 miliar dalam 1 tahun,” Tambahnya kembali.
Asep menerangkan, kita juga memungut anggaran sampah sebesar 2 ribu per hari dari para pedagang sandang pangan untuk bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah.
“Kita sudah memaksimalkan dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan pada Para pedagang. Namun masih banyak yang minim kesadaran dalam membayar sewa,” Terangnya.
Ia juga sudah membuat gebrakan agar bisa mencapai targer, akan tetapi tidak bisa memaksakan.
“Karna tahun lalu dan sekarang sangat berbeda, daya beli masyarakat sudah berkurang bukan lagi ke pasar, namun ke belanja Online,” Paparnya.
Dirinya dan jajarannya akan membuat perubahan, Namun tidak punya kewenangan untuk membangun pasar.
“Ya agar lebih bisa menarik dan membuat nyaman para pembeli. Karna kewenangan penuh adanya di Pimpinan,” Pungkasnya (Irgi)
