Sejumlah mahasiswa melakukan aksi intensif dan memberikan rapor merah ke Pemkab Pandeglang dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 95 di depan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang pada Senin, 30 Oktober 2023.
Sejumlah mahasiswa dari semua elemen organisasi turun ke jalan menuntut kepada Bupati Irna Narulita beserta wakilnya, Tanto, untuk menghentikan praktik komersialisasi izin tersebut.
“Kami menyoroti terkait praktik komersialisasi birokrasi yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami menuntut bupati Irna dan Tanto untuk menyudahi hal tersebut,” kata faiz kolap aksi
Faiz mengungkapkan, kita datang turun ke jalan adalah bentuk dari sebuah kekecewaan yang mewakili masyarakat kabupaten pandeglang.
Ditambahkan Entis dalam orasinya, praktik komersialisasi di tubuh kewenangan tersebut terlihat karena beberapa kali, baik BPK maupun Inspektorat menemukan praktik ketidakamanan para birokrat di Kabupaten Pandeglang.
Sehingga kami menilai banyak kejanggalan dalam sistem birokrasi pemerintahan di kabupaten pandeglang, kami datang mengkritisi banyak hal yang ada di kapaten pandeglang.
Sistem pemerintahan yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi kebijakan untuk prorakyat. Tapi malah kami menduga betapa besarnya rusaknya sistem birokrasi kabupaten pandeglang.
” Kami harap bupati irna dan tanto untuk mundur saja dari jabatannya jika tidak bisa memperbaiki jumlah kejanggalan dalam sistem pemerintahan yang jauh kata dari baik.” Ungkapnya
Lanjut hatta dalam ucapan sorasinya, Kesenjangan sosial masih banyak yang harus dihapuskan, infrastruktur jalan masih banyak di keluhkan, pendidikan masih banyak dugaan dijadikan ladang bisnis, kesehatan apalagi banyak dibisniskan. Ungkap Hatta
Mau dibawa ke arah mana kabupaten pandeglang, jika masih ada sistem Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mohon diperjelas kembali dengan selogan pandeglang “BERKAH” karena masih kata jauh dari harapan masyarakat. Tutupnya ( Rouf)