NUSAKATA.COM – Pada momentum bulan suci ramadahan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang periode 2025-2026, lakukan aksi demonstarasi di depan gedung KP3B Provinsi Banten. Pada rabu (19/3/2025).
Moh Ilham Ketua Umum, dalam orasinya menyampaikan banyak persoalan yang masih terjadi secara terus menerus di wilayah provinsi benten, yang dinilai tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur serta DPRD provinsi banten, padahal jika di seriusi dan ditekuni hakul yakin masalah sebesar apapun akan selesai.
“Tapi sayangnya Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD provinsi banten tidaklah dapat di percaya dan berpotensi khianat terhadap sumpah dan janji yang di emban, mereka selalu seringkali mementingkan orang orang dekat nya saja, tapi tidak mementingkan nasib banyak orang atau nasib masyarakat banten itu sendiri,” Ujar Moh Ilham,
Lanjut, perlu di ketahui bahwa banten ialah provinsi yang sampai dengan saat ini masih besar potensi Sumberdaya Alamnya, gunung, laut, sawah dan lainnya ada di banten, tapi kenapa provinsi banten masih lemah dalam kekuatan ekonomi.
Seharusnya, Kata ia, banten sudah bisa kuat secara ekonomi entah itu kuat secara swasembada pangan, maritim, umkm dan sektor sektor lainnya
“Saya rasa banten tidak akan pernah maju selagi pemerintah nya atau pejabat publiknya, tidak serius dalam menangani masalah masalah yang terjadi,” Ujarnya.
Katanya, karena sampai dengan saat ini masyakarat banten selalu di hantui dengan masalah kebutuhan mendapat salah satunya pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, yang masih masih bokbrok.
“Mau bagaimapun 3 poin itu bagian dari kunci awal untuk mewujudkan suatu kemajuan daerah dan kemajuan Sumber Daya Masyarakat di provinsi banten,” Jelasnya.
Di sambung Fauji Faturahman Kolap 1 menyampikan bahwa, Kami juga bukan hanya menyoriti masalah itu saja, melainkan memberikan masukan kepada gubenur/wakil gubernur dan DPRD untuk mempatuhi Intruksi Presiden (Infres), no 1 tahun 2025 tentang efiseinsi anggran.
“Jangan sampai Kepala Daerah dan DPRD serta OPD di wilayah Provinsi Banten pada tindakan provinsi, kabupaten dan kebawahnya tidak mengefisensi anggran yang tidak subtansial,” Sambungnya.
Yang di inginkan oleh kami dari efisiensi itu bahwa setiap anggran yang di alokasikan harus memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pemberdaya masyarakat intinya yang pro terhadap rakyat bukan pro terhadap birokrat.
Kata Ia, Maka Himpunan Mahasiswa Islam memberikan tuntuntuannnya sebagai berikut :
- Menuntut Gubernur Banten untuk memastikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) benar-benar berpihak kepada rakyat.
- Menuntut Gubernur Banten untuk menindak tegas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mematuhi Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 2025, terutama dalam penggunaan anggaran yang tidak substansial.
- Menuntut Gubernur Banten untuk memberikan sanksi tegas kepada Kepala Daerah yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- Menuntut Gubernur Banten untuk mengambil langkah nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten.
- Menuntut Gubernur Banten untuk secara konsisten menjalankan 8 (delapan) Asta Cita Presiden Republik Indonesia, agar arah pembangunan di Banten selaras dengan visi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Menuntut DPRD Provinsi Banten untuk mengurangi perjalanan dinas (PERDIN) keluar kota.
- Menuntut DPRD Provinsi Banten untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
- Menuntut Pemerintah Banten untuk transparan kepada publik dalam pengelolaan APBD Provinsi Banten.
- Menuntut pemerintah untuk menghentikan komersialisasi pendidikan, dengan memastikan bahwa biaya pendidikan harus gratis sesuai janji politik gubernur dan wakil gubernur banten.
