Menu

Mode Gelap
 

Diduga Korupsi 56 Milyar PW IPMAPI Sumut Geruduk Kantor Kejati Sumut Periksa Kadis PUTR Kab Batubara

- Nusakata

2 Apr 2024 05:08 WIB


					Diduga Korupsi 56 Milyar PW IPMAPI Sumut Geruduk Kantor Kejati Sumut Periksa Kadis PUTR Kab Batubara Perbesar

Medan | Nusanews.co – Pimpinan wilayah ikatan Pelajar Mahasiswa Peduli Indonesia Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin, (01/04/2023).

Aksi demo para mahasiswa ini menyuarakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil kepala dinas PUTR Kabupaten Batubara yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dan konspirasi dengan Rekanan mega proyek Pembangunan kantor Bupati Batubara.

Ketua PW IPMAPI Sumut Mhd Ihsan dalam orasinya menyampaikan

“Baru empat Bulan lebih kantor Bupati yang di bangun dengan anggaran APBD senilai 54 Milyar lebih ini diduga seperti bangunan tua yang sudah tidak terawat belum lagi sampai satu tahun empat bulan saja sudah seperti itu kerusakannya.” ujarnya.

Tampak jelas di bagian depan dan bagian belakang kantor bahkan ada sisi bangunan di bagian belakang yakni pintu kaca bagian belakang, terlepas hingga membahayakan stekholder kantor dan pengunjung yang melintasinya.


Baca Juga |Ratusan Aksi Massa Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Nusantara Unjuk Rasa di Bundaran Sampali Warga, Warga Masyarakat Minta Kesempatan Memiliki Tanah


Kerusakan juga tampak pada pintu utama, pegangan pintunya sudah di ikat dekan kawat, dinding kaca utama mengalami kerenggangan.

Kerenggangan pada bagian bingkai atau sekat kaca, Sehingga jika kita mendorong atau menarik pintu keluar masuk, dinding kaca utama bergoyang dan mau jatuh, terlihat juga kerusakan pada beberapa lembar kaca yang menjulang tinggi tampak goyang dan terlepas.

Foto aksi unjuk rasa

“Dinding porselen sebagai pengikat juga terkelupas dan jatuh dan sekali lagi sangat membahayakan para stekholder dan pengunjung kantor bupati tersebut.”ungkap Ihsan

Mereka juga menduga bahwa kadis PUTR Batubara telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerja sama bersama rekanan mega proyek pembangunan kantor bupati tersebut.

“Kami menduga bahwa dana bantuan keuangan provinsi ( BKP) untuk pembangunan drainase disekeliling kantor senilai 1,3 Milyar lebih serta dana swakelola pematangan lahan kantor senilai 1,1 Milyar juga diduga di korupsi oleh kepala dinas PUTR Batubara yang bekerja sama dengan pihak rekanan pengerjaan mega proyek tersebut.” tambah ihsan dalam orasinya

Di tempat yang sama Hafiz selaku sektetaris PW IPMAPI Sumut menuntut kesigapan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap dugaan korupsi mega proyek pembangunan kantor bupati batubara yang kalau di konfersikan semuanya senilai 56 Milyar.


Baca Juga | Perjuangan Seorang Ibu Hamil Rela Ditandu Perjalanan Jauh Saat Melahir Hingga Anaknya Meninggal


“Maka dengan ini kami meminta kejaksaan tinggi memanggil dan memeriksa seluruh rekanan pengerjaan mega proyek ini serta memanggil Kadis PUTR Batubara sebagai Pejabat pembuat komitmen dari mega proyek pembangunan kantor bupati tersebut,” Tegas Hafiz

Mereka juga meminta agar Kejaksaan tinggi sumatera utara bisa menuntaskan dan mengungkap dalang dari dugaan korupsi 56 Milyar ini yang diduga didalangi dan diketahui oleh Ir.Zahir MAP selaku bupati batubara priode 2018-2023.

Setelah setengah jam melakukan orasi masa aksi diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

pihak Kejaksaan meminta perwakilan agar datang kembali pada esok hari memberikan bukti pendukung dan ikut mengkawal dugaan korupsi seperti yang di utarakan di orasi,dan disambut baik oleh masa aksi.

Mereka meneriakkan akan aksi kembali pada Kamis depan apabila aksi mereka pertama ini tidak di tanggapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.” tutup mereka. (Septian Hernanto)

Baca Lainnya

Bupati Bogor Hadiri Pisah Sambut Kapolresta Bogor Kota, Tekankan Penguatan Sinergi Kamtibmas

10 January 2026 - 22:03 WIB

Aktivis Aditia Nilai TPP Ada Hal Konyol

8 January 2026 - 10:35 WIB

Lapas Kelas IIA Lahat Laksanakan Kegiatan Tes Urine Pegawai Dan Narapidana

8 January 2026 - 09:42 WIB

Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Warga Desa Pondokpanjang Berharap Bantuan Pemerintah

6 January 2026 - 08:40 WIB

Mantan Aktivis Pertanyakan Transparansi Anggaran Terkait Pembangunan MCK Di Desa Penggalangan

5 January 2026 - 09:25 WIB

Alasan Di Silpakan, Informasi Yang Dihimpun Senin Atau Kamis Dibagikan BLT DD Desa Salapraya

4 January 2026 - 20:14 WIB

Trending di Daerah