NUSAKATA.COM – Memasuki satu tahun kepemimpinan Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi, DPC GMNI Pandeglang menyampaikan sikap resmi sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintahan Daerah.
Sebagai organisasi kader perjuangan berideologi Marhaenisme, GMNI Pandeglang menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari narasi pembangunan dan seremoni program, melainkan dari sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil – petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pelaku UMKM.
Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang:
– Tingkat kemiskinan masih berada di angka 6,42% pada 2024, dengan penurunan yang relatif kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan belum mengalami kemajuan signifikan.
– Pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 4,2% dengan PDRB kurang lebih Rp45 triliun. Angka tersebut tergolong moderat dan belum mencerminkan akselerasi kuat pada sektor ekonomi kerakyatan.
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di kisaran 75,84 dan masuk kategori tinggi, namun peningkatan ini belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat bawah.
Data tersebut memperlihatkan adanya stabilitas, tetapi belum menunjukkan terobosan besar yang mampu menjawab persoalan struktural ekonomi masyarakat Pandeglang.
Visi mengenai “infrastruktur mantap, pertumbuhan ekonomi, dan keluarga sejahtera” memang terdengar ambisius. Namun di lapangan, masyarakat desa masih menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok, petani mengeluhkan distribusi hasil panen, dan pelaku UMKM berjuang menembus keterbatasan akses pasar. Jika ekonomi tumbuh, pertanyaannya: siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu?
Satu tahun seharusnya menjadi pijakan awal yang kuat. Namun tanpa keberanian melakukan terobosan struktural, fondasi pembangunan berisiko hanya menjadi retorika, sementara masyarakat tetap menghadapi stagnasi.
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Hata, menegaskan bahwa kritik ini lahir dari kepedulian terhadap arah pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa janji kampanye harus diuji melalui indikator dan dampak nyata, bukan sekadar penguatan narasi.
Menurutnya, satu tahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan keberpihakan kebijakan secara konkret.
Ia juga menekankan bahwa ekonomi kerakyatan tidak boleh berhenti pada program simbolik. Rakyat kecil membutuhkan kebijakan yang berani.
“Akses permodalan, perlindungan pasar, serta keberpihakan anggaran yang jelas. Tanpa itu, visi besar hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak langsung bagi kehidupan masyarakat,” ungkap Hata dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (28/2/2026).
Sementara itu, kader DPC GMNI Pandeglang, Abdul Aziz Zulfikar, menilai pemerintah daerah perlu memperluas transparansi kepada publik. Ia menyatakan bahwa angka pertumbuhan 4,2% dan penurunan kemiskinan yang tipis harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Pemerintah tidak seharusnya cepat berpuas diri, melainkan mendorong langkah-langkah struktural agar ekonomi rakyat benar-benar bergerak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa. Kritik yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian politik, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan Pandeglang.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, DPC GMNI Pandeglang menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang mempublikasikan laporan kinerja satu tahun berbasis indikator kuantitatif yang dapat diuji publik.
2. Mendorong penyusunan roadmap ekonomi kerakyatan yang konkret dan terukur hingga tingkat desa.
3. Mendesak kebijakan fiskal yang berpihak pada sektor produktif rakyat kecil, bukan sekadar pembangunan fisik simbolik.
4. Menuntut partisipasi publik yang substansial dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
DPC GMNI Pandeglang menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan konstruktif.
“Kritik ini bukan ekspresi oposisi, melainkan panggilan ideologis untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
“Satu tahun adalah waktu untuk menunjukkan arah. Jika arah tersebut belum tegas membela rakyat kecil, maka GMNI akan tetap berada di barisan terdepan untuk menyuarakan koreksi,” tambahnya.
